Kronologi Kasus NU Pasca Muktamar
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Kepentingan politik dari luar yang begitu merecoki Muktamar NU
ke-29 di Cipasung, 1-5 Desember 1994, terus berkembang jadi keme-
lut. Salah satu puncaknya adalah pembentukkan PBNU tandingan oleh
Abu Hasan, yang kalah dalam pemilihan Ketua Umum. Berikut ini
dituliskan secara kronologis, sejumlah peristiwa penanda penting
kemelut itu, sejak usainya Muktamar Cipasung hingga pekan pertama
tahun ini.
13 Desember
Gus Dur mengumumkan susunan kepengurusan PBNU periode 1994-
1999. Dan Abu Hasan tak tercantum sebagai pengurus. Selaku anggo-
ta tim formatur, Tengku Abdul Azis, menolak menandatangani berita
acara. Penyebab aksi Tengku Azis yang ketua PWNU Aceh ini, adalah
karena saran-sarannya dalam membentuk pengurus, ditolak.
Menurutnya, dalam menolak nama Abu Hasan yang diperjuangkan
keras oleh Tengku Azis, Gus Dur menyebut Abu Hasan menerima komi-
si proyek Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 36 milyar.
14 Desember
Fahmi Saifuddin, yang dalam Muktamar Cipasung mundur dari
pencalonan untuk memberi jalan bagi Gus Dur, mengundurkan diri
dari kepengurusan. Alasannya antara lain,karena Fahmi tidak ingin
terlibat dalam perpecahan yang dipengaruhi faktor eksternal.
15 Desember
Abu mengeluarkan petisi yang isinya menolak hasil Muktamar,
tidak mengakui kepemimpinan Gus Dur, menafikkan seluruh pengurus
PBNU baru, menuntut diadakannya Muktamar Luar Biasa, dan mengim-
bau pemerintah turun tangan membantu upaya "penyelamatan" NU.
Pernyataan ini ditandatangani 9 pengurus wilayah yang mengatasna-
makan 22 wilayah NU.
16 Desember
Syukuran Forum Demokrasi di restoran Casablanca, Kuningan,
Jakarta Selatan. Acara itu, berlangsung di restoran seperti itu,
menurut Bondan Irawan, seorang penyelenggara, "biar tidak dibu-
barkan atau dituduh macam-macam". Lebih dari 500 orang dari ber-
bagai kalangan hadir dalam acara yang bertema "Bersama Gus Dur
menyongsong Indonesia Baru yang Demokratis" itu.
Acara yang sekaligus syukuran atas terpilihnya Gus Dur seba-
gai Presiden Konferensi Dunia untuk Agama dan Perdamaian (WCRP)
itu merupakan kerjasama 8 lembaga, yakni Forum Demokrasi, Yayasan
Pijar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Generasi Muda NU, Forum
Santri Indonesia, Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA), YLBHI, dan
Forum Mahasiswa Islam (FMI).
17 Desember
"Tasyakuran" atas kemenangan Gus Dur, oleh Yayasan Hira.
Dalam acara ini, Zainuddin MZ, dai yang juga tokoh Yayasan Hira,
mendampingi Setiawan Djodi sebagai tuan rumah.
20 Desember
Pukul 11.00 lebih dari 20 pemuda NU melakukan Unjuk Rasa di
kontor HU Republika. Mereka membawa spanduk dan poster, antara
lain bertuliskan "Selamat Siang Koran Fitnah", "Stop Talking Bul-
shit", dan "Stop Manipulasi Saham Umat".
Para pemuda NU yang mengatasnamakan "Komite Anti Fitnah"
memprotes tendensi pemberitaan harian itu yang sangat anti-Gus
Dur, memojokkan dan mendistorsi opini, dan menyulut perpecahan di
tubuh NU.
Aksi ini diakhiri dengan aksi penyobekan dan pembakaran
sejumlah koran Republika.
27 Desember
Abu Hasan memproklamasikan berdirinya Koordinasi Pengurus
Pusat NU (KPP-NU), yang strukturnya dibikin identik dengan PBNU.
Abu Hasan duduk sebagai Ketua Tanfidziyah.
Menurut Abu, KPPNU dimaksudkan sebagai institusi transisi
untuk mempersiapkan Muktamar Luar Biasa. Ia mengatakan bahwa mak-
sud dibuatnya KPPNU serupa dengan PBNU, agar dapat dipertemukan.
"Biar Mustasyar KPPNU ketemu dengan Mustasyarnya Gus Dur, Tanfid-
ziyah ketemu Tanfidziyah dan seterusnya," ungkap Abu.
28 Desember
Sekitar 10 nama yang diumumkan Abu Hasan sebagai pengurus
KPPNU, membantah kaitannya dengan KPPNU, mereka menyatakan "tidak
tahu menahu, tidak pernah dihubungi dan tidak bersedia ditempat-
kan." Antara lain KH Zainuddin MZ, dai kondang yang sedang menja-
lankan Umroh di tanah suci. Juru bicara Yayasan Hira malah memin-
ta penjelasan dan klarifikasi kepada Abu Hasan tentang pencantu-
man nama Zainuddin.
Hari itu, PBNU menyelenggarakan rapat gabungan pertama.Dalam
rapat itu, menurut Sekjen Ahmad Bagja, soal KPPNU bentukan Abu
Hasan sama sekali tidak disinggung.
29 Desember
Menag mulai menyebut kemungkinan munculnya "pihak ketiga"
yang tak terlibat konflik, untuk menangani NU. Di hari yang sama,
di rumahnya, Abu Hasan mengganti acara pelantikkan KPPNU dengan
syukuran terbentuknya KPPNU. Ia menyatakan, "Pendirian KPPNU ini
adalah amanat Pak Idham Chalid." Abu membantah telah mencatut
nama tokoh-tokoh yang menyatakan "tidak tahu-menahu, tidak pernah
dihubungi dan tidak bersedia ditempatkan" dalam pembentukkan
KPPNU. Toh dalam kesempatan itu Abu tidak lagi menempatkan sedi-
kitnya 14 nama yang sehari sebelumnya dia cantumkan.
31 Desember
Gus Dur dalam ceramah di Musyawarah Alumni Universitas As-
Syafiyah menyatakan tidak akan memberi sanksi, apalagi memecat
Abu Hasan, karena dalam NU berjalan tradisi demokrasi yang terbu-
ka, tak ada yang ditutup-tutupi. Karena, di NU, "orang yang ber-
beda pendapat dan jalan harus tetap bebas bergerak di
organisasi."
Catatan: sambung lagi besok dengan artikel-artikel lain dari Independen
______________________________________
[Originated from NusaNet <nusa.or.id>]
Sumber:
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/01/13/0002.html
EmoticonEmoticon