SiaR---HABIBIE TERUS DIGUGAT SOAL PERKOSAAN 13-15 MEI
HABIBIE TERUS DIGUGAT SOAL PERKOSAAN 13-15 MEI
JAKARTA (SiaR, 5/8/98), Sejumlah pemerintah negara-negara di kawasan Asia
Timur dan Tenggara seperti Taiwan, Hongkong dan Singapura terus menggugat
pemerintahan Habibie menyangkut perkosaan massal yang dialami ratusan
perempuan keturunan Tionghoa 13-15 Mei 1998 dan mengancam akan menghentikan
atau membatalkan investasinya di Indonesia. Habibie sendiri yang geram atas
kecaman itu, Selasa (4/8) kemarin melontarkan kekecewaannya kepada PM
Singapura, Goh Chok Tong.
Mengiringi demontrasi massal oleh ribuan warga masyarakat setempat di
kantor-kantor perwakilan Indonesia di Hongkong dan Taiwan, pemerintah Taiwan
merencanakan untuk menghentikan dan membatalkan dana investasinya di
Indonesia sebesar $US 13 milyar. Tindakan tersebut merupakan akibat desakan
para pengusaha dan rakyat Taiwan ke pemerintahnya sebelum ada tindakan hukum
pada para pelaku pemerkosaan.
Khusus kepada Goh Chok Tong, Habibie merasa dipermainkan pemerintah
Singapura yang berkali-kali menyatakan siap mencairkan bantuan kepada
Indonesia, tapi kenyataan pemerintah Singapura selalu mengulur-ulur waktu
realisasi bantuan yang dijanjikan.
Habibie menganggap Goh Chok Tong bukan "sahabat sejati" Indonesia seraya
menegaskan perasaan bersahabat justru telah diberikan pemerintah AS, Jepang,
Australia, China, Malaysia, Eropa dan Jerman. Tapi seorang pengamat hubungan
luar negeri menegaskan pernyataan Habibie itu tidak benar keseluruhannnya,
karena kenyataannya Bill Clinton hingga sekarang belum menjawab permintaan
Habibie untuk "bertemu" dengannya.
"Pemerintah Australia pun menyatakan kekecewaannya atas bantuan pemerintah
AS kepada Indonesia belum lama ini. AS dianggap bertindak sepihak tanpa
mendengarkan pertimbangan negara-negara sekutunya," kata pengamat itu. Ia
juga menilai bantuan yang diberikan lembaga-lembaga donor seperti CGI dan
IMF semata-mata untuk meng-cover kemungkinan bencana kelaparan di Indonesia,
bukan upaya restrukturisasi perekonomian secara makro.
Sementara itu, Gubernur Hongkong Tung Chee-hwa ketika menerima kunjungan
Menlu RRC Tang Jiaxuan, Senin (3/8) lalu, menegaskan pihaknya sedang
meneliti apakah ada diantara warganya yang juga menjadi korban kerusuhan Mei
lalu. Mereka juga mendesak pemerintah RRC agar melakukan hal yang serupa.
Tang menjawab, bahwa pihaknya telah meminta Kedubes RRC di Jakarta untuk
melakukan monitoring terus menerus terhadap perkembangan penyelidikan kasus
perkosaan tersebut.
Dokumen sementara yang dikeluarkan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan
menyebutkan antara 13 Mei hingga 3 Juli 1998, terdata sebanyak 152 korban
perkosaan dengan 20 di antaranya meninggal dunia.***
Sumber:
http://www.minihub.org/siarlist/msg00480.html
Share this
EmoticonEmoticon