Masyarakat Aceh Tolak Gelar Pahlawan Soeharto
Luka Lama Masih Membekas
Luka lama semasa Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), masih membekas di hati masyarakat. Selama sepuluh tahun itu pula (1989-1998) tercacat 871 orang meninggal karena tindak kekerasan, 550 orang dinyatakan hilang, 387 orang hilang kemudian ditemukan meninggal, 380 korban penganiayaan, 120 korban dibakar rumahnya, serta 102 korban perkosaan.
Selain itu, operasi tersebut juga berdampak buruk terhadap kehidupan sosial budaya dan juga kehidupan beribadah rakyat Aceh seperti yang sudah dijalani dan dipraktekkan dengan baik selama berabad – abad sebelumnya.
Menilik kejadian yang terjadi di Aceh semasa pemerintahan orde baru itu, berbagai elemen masyarakat sipil di Aceh, Senin (25/10) menyatakan keberataan atas rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden RI almarhum Soeharto. Sebagai bentuk penolakan atas rencana tersebut, mereka melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta pembatalan rencana penganugerahan gelar kepahlawanan terhadap presiden kedua Indonesia itu.
Mereka menilai, rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto adalah sebagai sebuah delegitimasi segala kejahatan yang telah diperbuat rezim Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Bagi rakyat Aceh, dampak pemberian gelar tersebut dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Ketika Soeharto masih berkuasa, dia telah membuat berbagai keputusan yang merusak tatanan hukum dan keadilan di Aceh, serta lebih mementingkan kekuasaan dibandingkan Hak Asasi Manusia (HAM),” kata koordinator KontraS Aceh, Hendra Fadli, kepada wartawan di Banda Aceh yang juga dihadiri mantan Anggota MPR RI, Ghazali Abbas Adan, serta sejumlah pegiat anti korupsi dan HAM lainnya.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Tgk Faisal Ali selaku pimpinan Pesantren Mahyal Ulum Al-’Aziziyah, Sibreh Aceh Besar yang juga Sekretaris Jenderal Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), juga menungkapkan Soeharto belum pantas menyandang gelar pahlawan nasional.
“Yang pantas kita doakan saja agar semua dosanya diampuni. Gelar pahlawan masih banyak orang lain yang pantas untuk didahulukan,” kata Faisal yang juga Ketua PWNU Aceh ini.
Dikatakannya, selama memimpin bangsa Indonesia banyak prilaku yang membuat masyarakat menderita, maka wajar disaat ada wacana pemberian gelar pahlawan masyarakat melakukan penolakannya.(Slm).
Selain itu, operasi tersebut juga berdampak buruk terhadap kehidupan sosial budaya dan juga kehidupan beribadah rakyat Aceh seperti yang sudah dijalani dan dipraktekkan dengan baik selama berabad – abad sebelumnya.
Menilik kejadian yang terjadi di Aceh semasa pemerintahan orde baru itu, berbagai elemen masyarakat sipil di Aceh, Senin (25/10) menyatakan keberataan atas rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden RI almarhum Soeharto. Sebagai bentuk penolakan atas rencana tersebut, mereka melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta pembatalan rencana penganugerahan gelar kepahlawanan terhadap presiden kedua Indonesia itu.
Mereka menilai, rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto adalah sebagai sebuah delegitimasi segala kejahatan yang telah diperbuat rezim Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Bagi rakyat Aceh, dampak pemberian gelar tersebut dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Ketika Soeharto masih berkuasa, dia telah membuat berbagai keputusan yang merusak tatanan hukum dan keadilan di Aceh, serta lebih mementingkan kekuasaan dibandingkan Hak Asasi Manusia (HAM),” kata koordinator KontraS Aceh, Hendra Fadli, kepada wartawan di Banda Aceh yang juga dihadiri mantan Anggota MPR RI, Ghazali Abbas Adan, serta sejumlah pegiat anti korupsi dan HAM lainnya.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Tgk Faisal Ali selaku pimpinan Pesantren Mahyal Ulum Al-’Aziziyah, Sibreh Aceh Besar yang juga Sekretaris Jenderal Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), juga menungkapkan Soeharto belum pantas menyandang gelar pahlawan nasional.
“Yang pantas kita doakan saja agar semua dosanya diampuni. Gelar pahlawan masih banyak orang lain yang pantas untuk didahulukan,” kata Faisal yang juga Ketua PWNU Aceh ini.
Dikatakannya, selama memimpin bangsa Indonesia banyak prilaku yang membuat masyarakat menderita, maka wajar disaat ada wacana pemberian gelar pahlawan masyarakat melakukan penolakannya.(Slm).
__._,_.___
Sumber:
http://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2010/10/27/masyarakat-aceh-tolak-gelar-pahlawan-soeharto/
EmoticonEmoticon