Kompas Online
Sabtu, 1 Februari 1997
_________________________________________________________________
Panglima ABRI:
Pelaku Kerusuhan Itu Antipemerintah
* Sebelas Tersangka Kerusuhan Rengasdengklok
kompas/arb
Feisal Tanjung
Karawang, Kompas
Panglima ABRI Feisal Tanjung menegaskan, pelaku kerusuhan di Karawang
adalah antipemerintah. Mereka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Jika perlu dikenai pasal-pasal subversi. Sementara Dr Amien Rais
menduga ada yang membuat skenario yang menjuruskan berbagai isu kecil
menjadi kobaran sosial.
Situasi kota Kecamatan Rengasdengklok di Kabupaten Karawang, Jawa
Barat, berangsur normal setelah dilanda kerusuhan Kamis (30/1) pagi
hingga sore. Pihak keamanan telah memeriksa 126 orang yang diduga
sebagai pelaku kerusuhan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan
intensif, hanya 11 orang yang dijadikan tersangka dengan tuduhan
melakukan perusakan dan pengambilan barang saat terjadi kerusuhan.
Di pusat kota, meskipun sebagian besar toko-toko masih tutup, pedagang
kaki lima dan pedagang pasar tradisional sejak Jumat (31/1) pagi sudah
mulai menggelar dagangannya. Begitupun tukang becak dan ojek mulai
beroperasi melintasi tengah kota.
Rongsokan kendaraan yang terbakar dan berserakan di Jl Raya
Rengasdengklok, Jumat pagi disingkirkan petugas Pemda Kabupaten
Karawang. Sedangkan coretan-coretan pada dinding toko dan rumah sudah
mulai dibersihkan. Mengenai jumlah kerugian materiil akibat kerusuhan
tersebut, menurut Bupati Karawang Dadang S Muchtar, masih dalam
perhitungan.
Sementara itu Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung, usai
penutupan kursus reguler XXIII Sesko ABRI, di Bandung, Jumat (31/1)
menegaskan, peristiwa Karawang pasti ada oknum yang merencanakan dan
menggerakkannya. Peristiwa itu merupakan beban bagi bangsa menjelang
Pemilu. "Kita akan cari penyebab kerusuhan. Tidak mustahil begitu
terjadi langsung diketahui sekian ribuan massa, pasti ada yang
menggerakkan dan merencanakan," tegas Pangab
Dia menjelaskan, untuk perkembangan kasus kerusuhan di Karawang akan
segera diusut. "Kita jangan hanya langsung tunjuk hidung begitu saja,
tapi harus diusut. Memang identitasnya sudah diketahui," jelasnya.
Dikendurkan
Penjagaan masuk kota Re-ngasdengklok mulai dikendurkan. Meski demikian
aparat keamanan masih berjaga-jaga diberbagai sudut jalan, untuk
mengantisipasi berbagai kemungkinan. "Situasi kota sudah bisa dikuasai
dan dikendalikan sepenuhnya pada Kamis siang pukul 14.00," kata
Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Tayo Tarmadi. Berbicara kepada pers
di Kantor Kecamatan Rengas-dengklok, Jumat (31/1) pagi, Panglima Kodam
III/Siliwangi didampingi Bupati Karawang, Drs H Dadang S Muchtar,
Ka-polres Karawang Letkol Pol Drs Harry Montolalu, Asisten intel Kodam
III Siliwangi Kol. (Inf) Pranghadi, Komandan Korem 063/ Sunan Gunung
Jati, Kol. (Inf) Oding Mulyadi dan Kapendam III Siliwangi Letkol
Herman Ibrahim.
Mengenai identitas 11 tersangka, Pangdam menolak memaparkan. "Bagi
saya itu tidak penting, karena siapapun orangnya jika melakukan
pelanggaran hukum akan ditindak tegas. Semua orang mempunyai kedudukan
yang sama di depan hukum," kata Panglima.
Selain 11 tersangka tersebut, lanjut Panglima, warga keturunan yang
diduga menjadi pemicu kerusuhan, berikut keluarganya sudah diamankan.
"Dia bisa dijadikan tersangka, setidaknya dengan tuduhan mengeluarkan
kata-kata kasar kepada orang lain," kata Panglima.
Menurut Panglima, dia bisa memahami jika ada anggota masyarakat yang
emosional mendengar kata-kata kasar tesebut. "Tetapi sudah cukup
sampai di sini saja. Kerusakan akibat kerusuhan-kerusuhan tersebut,
harganya sudah terlampau mahal," kata Panglima.
Mengenai kerusuhan tersebut, Pangdam III Siliwangi membuat tiga butir
kesimpulan. Pertama, kejadian kerusuhan tersebut sangat disesalkan
karena merusak hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai. Kedua,
berikan kesempatan kepada aparat keamanan untuk melakukan penanganan
yuridis baik untuk tersangka maupun pemicu ke-rusuhan itu sendiri.
Sedangkan butir ketiga, masyarakat hendaknya tidak hanya reaktif dan
responsif dalam menghadapi suatu permasalahan, tetapi juga menangkal
isu-isu yang bisa memancing kerusuhan.
"Apabila ia mendengar suatu isu, silakan cek kebenarannya di Posko
Kewaspadaan Nasional yang sudah dibentuk di setiap Kodim. Anggota
masyarakat jangan langsung bertindak sen-diri-sendiri menanggapi isu
yang belum jelas kebenarannya," kata Panglima.
Dalam kaitan kerusuhan tersebut, Pangdam menyebut ada dua kategori
gerakan massa, yakni aksi spontanitas adalah gerakan massa yang
bersifat emosional menghadapi suatu isu. Sedangkan aksi tak
spontanitas adalah aksi yang sebenarnya menurut kesadaran akal sehat
tidak perlu dilakukan, tetapi nyatanya dilakukan pula," kata Panglima
seraya memberi contoh aksi yang dilakukan Kamis siang sekitar pukul
09.00 WIB, padahal aksi massa sudah bisa diredam pukul 08.00 WIB.
Ditanya tentang adanya pihak ketiga dalam kerusuhan tersebut, menurut
Tayo Tarmadi, ti-dak menutup kemungkinan aksi tersebut dimanfaatkan
pihak ketiga. "Tetapi kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak
bersalah. Biarkan pihak keama-nan menyelidiki kasus ini. Te-tapi jika
melihat modus operandinya hampir sama dengan kasus Tasikmalaya, yakni
menyebarkan isu dan kabar bohong," kata Panglima.
Bantuan Rp 75 juta
Gubernur Jawa Barat R Nuriana yang datang meninjau lokasi kerusuhan
bersama Ketua DPRD Jawa Barat H Agus Muhyidin Jumat siang memberikan
bantuan uang tunai RP 75 juta yang terbungkus amplop coklat kepada
Bupati Karawang, H Dadang S Muchtar. "Uang itu penggunaannya ter-serah
Bupati. Tetapi untuk biaya operasional pasukan serta memulihkan
keamanan ini membutuhkan dana yang besar," kata Nuriana. Untuk
memulihkan keamanan di Rengas-dengklok, diterjunkan 2 SSK (satuan
setingkat kompi) Ba-talyon 305, 6 SST Brimob Polda Jabar, Batalyon
Armed 9, Gegana dan 100 petugas Polres Karawang.
Menurut Nuriana, jika sudah terjadi kerusakan, semua pihak merasakan
akibatnya, termasuk terganggunaya aktivitas ekonomi dan kehidupan
sosial masyarakat. "Untuk memulihkan kehidupan sosial yang terganggu
ini, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar," katanya.
Antipemerintah
Yang jelas, kata Feisal, para pelaku kerusuhan itu adalah
antipemerintah yang modus operandi dan pola aksinya hampir sama dengan
peristiwa-peristiwa sebelumnya. "Mereka yang melakukan
pembakaran-pembakaran itu adalah PKI," ujarnya.
Dia mengatakan, sebenarnya jika ada kelompok atau orang yang merasa
dikecewakan oleh yang lainnya, harus diselesaikan lewat hukum. "Hukum
harus ditegakkan. Kita jangan seenaknya main hakim sendiri. Sebab
dengan main hakim sendiri akan timbul anarki, yang akhirnya
menyebabkan keributan dan kerusuhan," kata Pangab.
Menurut jenderal berbintang empat itu, para penyebab kerusuhan perlu
ditindak. Jika perlu dikenai pada pasal-pasal subversi, karena
menggagalkan program-program pembangunan yang telah disiapkan oleh
pemerintah dan mengganggu stabilitas nasional.
"Aparat hukum akan menindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Orang
yang melakukan unjuk rasa, ditindak sesuai hukum yang berlaku. Sampai
sekarang ini tindakan yang diambil ABRI yakni dengan menghidupkan Pos
Kewaspadaan," jelasnya sambil mengimbau jajaran pers untuk membantu
lewat pemberitaan yang menyejukkan.
Hal senada juga dikemukakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI
Brigjen TNI Amir Syarifudin bahwa ABRI tidak akan pernah mentolerir
tindakan-tindakan perusakan yang dilakukan oleh massa akhir-akhir ini.
Karena itu Mabes ABRI meminta seluruh pihak untuk lebih waspada
menghadapi isu-isu yang ber-bau suku, agama, ras dan antargolongan
(SARA) yang diembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang
semata-mata bertujuan untuk menciptakan instabilitas.
Hal tersebut dikatakan Kapuspen menjawab wartawan usai acara "Buka
Puasa Ber-sama Antara Pusat Penerangan ABRI dengan Pemimpin
Redaksi/Wartawan Seksi Hankam ABRI" hari Jumat (31/1) di Ja-karta.
"Tindakan-tindakan kerusuhan yang kemudian disertai perusakan yang
dilakukan massa akhir-akhir ini sudah menjurus pada perilaku yang
tidak bermoral," tandasnya.
"Mabes ABRI sangat menyesalkan terjadinya kerusuhan di Pontianak dan
Karawang kemarin yang ternyata sudah menjurus pada perilaku amoral dan
tidak berperikemanusiaan. Oleh karenanya, aparat keamanan akan
mengambil sikap tegas untuk menegakkan aturan yang ada. Siapa yang
bersalah pasti ditindak," ucap Amir Syarifudin.
Sangat memprihatinkan
Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) Pusat dalam seruan yang
ditanda tangani Drs Oka Diputhera menyatakan, peristiwa yang terjadi
Rengas-dengklok itu sangat memprihatinkan, karena peristiwa itu telah
mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan merusak
kerukunan hidup umat beragama yang dapat membahayakan persatuan dan
kesatuan bangsa.
DPP Walubi menyerukan agar seluruh umat Buddha tidak terpancing oleh
hasutan, isu-isu, bujukan, dan ajakan yang dilakukan oleh oknum-oknum
yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan kepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara.
Ketua Umum PP Muham-madiyah Amien Rais menyatakan, berbagaikerusuhan
baik di Jawa maupun Kalimantan diduga memang ada pembuat skenario yang
dapat menjuruskan berbagai isu kecil menjadi kobaran sosial yang
lantas meledak membakar toko dan merusak tempat ibadah. Ia menilai
adalah tak masuk akal kalau hanya gara-gara peristiwa kecil lalu
menyulutkan kerusuhan besar.
"Ada pemegang skenario yang punya itikad sangat jahat, mereka
melakukan politik bumi hangus, sehingga sudah tidak lagi masanya kita
menganggap enteng," ujarnya, usai berbuka puasa di kampus Universitas
Muhammadiyah Malang, Jumat (31/1).
Sedangkan, Ketua Umum DPP Golkar Harmoko mengatakan, Golkar sangat
prihatin atas terjadinya kerusuhan-kerusuh-an. "Kita sampaikan
penghargaan kepada aparat keamanan yang telah berhasil mengendalikan
situasi keamanan sehingga tidak meluas," kata Harmoko saat berbuka
puasa bersama Keluarga Besar Golkar, Jumat (31/1) malam.
Menurut Harmoko dalam kaitan tersebut pihaknya telah menginstruksikan
seluruh kader Golkar untuk meningkatkan kewaspadaan agar bisa
mendeteksi setiap kejadian di wilayahnya masing-masing. "Untuk itu
Golkar mendukung Pos Kewaspadaan. Diharapkan, masyarakat bisa
meningkatkan kewaspadaannya," ujar Harmoko.
(nar/thy/hers/ama/pp/tri/ush)
Sumber:
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/01/31/0041.html
EmoticonEmoticon