PERISTIWA KERUSUHAN MASSA TASIKMALAYA

Peristiwa Kerusuhan Massa Tasikmalaya (Klik foto untuk memperbesar) 　 DI ALUN-ALUN TASIKMALAYA - Sejumlah anggota Kostrad dan pasukan keamanan lainnya turun ke jalan untuk mengamankan aksi kerusuhan di kawasan alun - alun Kota Tasikmalaya. Di sekitar kawasan ini terdapat banyak toko maupun kendaraan yang diamuk massa yang melakukan perusakan Kamis (26/12) sore. HANGUS - Salah satu gedung yang letaknya tidak jauh dari pusat Kota Tasikmalaya rusak dan bagian depan hangus dibakar massa dalam paristiwa Kamis (26/12). Komplek pertokoan yang dibakar massa Matahari Dept. store dibakar di Jl. H.Z. Mustofa Pabrik tepung kanji cap obeng Supaya terhindar dari amuk massa rame-rame ditulisi Islam/Muslim Dealer mobil yang terbakar

Sumber:
http://www.oocities.org/tasikmal/rusuh.htm

KRONOLOGIS PASCA TRAGEDI TASIKMALAYA DI GARUT

KRONOLOGIS PASCA TRAGEDI TASIKMALAYA DI GARUT
>
>
>Penganiayaan yang dilakukan oleh empat oknum aparat kepolisian POLRES 
>TASIKMALAYA terhadap 2 orang santri dan seorang ustadz Pondok Pesantren 
>Riyadhul Ulum Wadda'wah desa Condong kecamatan Cibereum Tasikmalaya, 
>merupakan penyebab meletusnya kerusuhan Tasikmalaya yang membuat geger 
>nasional, Kamis, 26 Desember 1996. Kerusuhan Tasikmalaya pada akhirnya 
>timbul berbagai persoalan; Tuduhan bahwa adanya "dalang" yang menyebabkan 
>kerusuhan tersebut terjadi.
>
>Kabupaten Garut, salah satu kota yang terdekat dengan Tasikmalaya; kurang 
>lebih 50 KM tidak terlepas dari bias tersebut. Adanya FPPMG; sebuah 
>perkumpulan pemuda, mahasiswa, pelajar yang selama ini concern terhadap 
>pembelaan kasus-kasus rakyat di Garut; terus dikait-kaitkan dengan peris  
>tiwa tersebut. Dibawah ini beberapa peristiwa yang terjadi pasca kerusuhan 
>Tasikmalaya di Kabupaten Garut.
>
>Jum'at, 27 Desember 1996.
>FPPMG mengeluarkan pernyataan sikap tentang kerusuhan Tasikmalaya; 
>menyesalkan tindakan kekerasan, hal tersebut tidak terlepas dari persoalan 
>kesenjangan ekonomi, meningkatnya pengangguran, tidak kondusifnya 
>komunikasi pemerintah dan masyarakat dan gagalnya proses pendidikan politik 
>yang dilakukan pemerintah selama ini. menghimbau; menjadikan peristiwa 
>Tasikmalaya sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi semua pihak tanpa 
>harus mencari-cari "kambing hitam" kerusuhan tersebut.
>>Minggu, 29 Desember, pukul 18.00 WIB
>FPPMG yang sedang melakukan Bakti Sosial di Cimerak-Pameungpeuk Kabupaten 
>Garut, didatangi aparat keamanan "intel Polres Garut" menanyakan "dalang 
>kerusuhan Tasikmalaya".
>
>Senin, 30 Desember 1996, pukul 11.00 WIB
>Peserta Bakti Sosial FPPMG didatangi aparat Tripika, Wedana dan Sekwilmat 
>beserta jajarannya; lebih dari40 orang dan membawa Polingga-Rombongan 
>tukang Ojek mempersoalkan perizinan serta hal lain yang dikhawatirkan, 
>karena pelaksanaanya dilakukan oleh FPPMG/Agustiana CS. Sempat dari pihak 
>TRIPIKA melakukan tekanan-tekanan untuk gagalnya acara Bakti Sosial dengan 
>mengungkit aktifitas FPPMG.
>
>Selasa, 31 Desember 1996, pukul 10.00 WIB
>Ketika peserta mengunjungi beberapa kelompok masyarakat; masyarakat 
>dampingan FPPMG untuk melakukan kerja bakti pembersihan jalan dan sarana 
>peribadatan; kampung Ciniti dan Leuwipari. Di Ciniti; Babinsa, Polsek 
>setempat mengikuti setiap gerak langkah peserta dan di Leuwipari, aparat 
>Polres Garut menanyakan dimana "dalang kerusuhan Tasikmalaya" 
>disembunyikan.
>
>Pukul 19.00 - 24.00 WIB
>Ketika peserta sedang mengadakan hiburan bersama masyarakat. Di sekitar 
>lokasi hiburan; pinggir pantai Cimerak, peserta bakti sosial dikepung baik 
>aparat maupun preman dan hal itupun terjadi ketika peserta bakti sosial 
>pulang ke Garut.
>
>Rabu, 1 Januari 1997, pukul 10.30 WIB
>Sekretariat PMII Cabang Garut dilempar oleh beberapa preman yang tidak 
>dikenal.
>
>Kamis, 2 Januari 1997, Pukul 18.45
>Akung, peserta bakti sosial dan aktifis PMII Cabang Garut, dibawa oleh 
>orang yang tidak dikenal dan dimintai keterangan yang berkaitan dengan 
>"dalang kerusuhan Tasikmalaya"
>
>Jum'at, 3 januari 1997
>Komite Pemuda dan Mahsiswa Islam Anti Kekerasan yang terdiri dari; PMII 
>cabang Garut, GMNI Cabang Garut, FKGMNU cabang Garut, Forum Santri garut, 
>FOKKAMM Garut, FPPMG, MPKR, FD-LSM, FPG, FKRM dan Kelompok Seni Islam Garut 
>mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Danrem 062 TN, Muspida Garut; yang 
>intinya menyikapi bentuk-bentuk anarkhisme bias Tasikmalaya di Garut yang 
>dilakukan oleh preman-preman; apabila terus dibiarkan bentuk-bentuk 
>penggunaan alat-alat kekerasan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat 
>maka radikalismemassa dapat terjadi di Kabupaten Garut.
>
>Senin, 6 Januari, pukul 15.00 WIB
>KPMIAK; 18 orang perwakilan, mendatangi Polres Garut untuk menyampaikan 
>tuntutan sebagaimana yang tertulis dalam pernyataan sikap KPMIAK tertanggal 
>3 Januari 1997.
>
>Rabu, 8 Januari 1997, pukul 12.30 WIB
>Agustiana, aktifis FPPMG, didatangi oleh aparat keamanan yang mengaku dari 
>"Sumatera 37" untuk meminta keterangan. Dan bersamaan dengan itu, datang 
>surat dari Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Nomor surat : Pgl 1789/P2.16/Dp 
>3/I/97, perihal permintaan Keterangan.
>
>Sabtu, 11 Januari 1997, pukul 22.00 WIb
>mahmud Yunus dan Iman Taufik, aktifis FPPMG dibawa oleh Kejaksaan negeri 
>Garut dari sekretariat FPPMG dan Muhendi dari rumah kontrakannya; untuk 
>dimintai keterangan berkaitan dengan Kasus Tasikmalaya dan Agustina. Pulang 
>pukul 04.30 WIB.

Sumber:

http://www.fica.org/persecution/26dec96/article/chrono_c.html 

Di Balik Kerusuhan Tasikmalaya

IN: RPK - Di Balik Kerusuhan Tasikmalaya

From: apakabar@clark.net
Date: Wed Jan 08 1997 - 06:22:00 EST

---

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>
Received: (from apakabar@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.4/8.7.1) id KAA07757 for reg.indonesia@conf.igc.apc.org; Wed, 8 Jan 1997 10:21:51 -0500 (EST)
Subject: IN: RPK - Di Balik Kerusuhan Tasikmalaya (1)
Forwarded message:
From owner-indonesia-p@igc.org Tue Jan 7 23:20:56 1997
X-Authentication-Warning: igc7.igc.org: Processed from queue /var/spool/mqueue-maj
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Date: Tue, 7 Jan 1997 21:17:20 -0500 (EST)
From: indonesia-p@igc.apc.org
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199701080217.VAA28495@clark.net>
Subject: IN: RPK - Di Balik Kerusuhan Tasikmalaya (1)
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL24alpha3]
Sender: owner-indonesia-p@igc.apc.org
Precedence: bulk
INDONESIA-P
 [Republika Online] [Image]
                                  [Image]
                           Selasa, 7 Januari 1997


 Di Balik Kerusuhan Tasikmalaya (1): Menimbun Sekam di atas Bara
 Nama Tasikmalaya tiba-tiba saja menjadi terkenal. Kota yang punya 925
 pesantren dan dikenal adem ayem itu 26 Desember 1996 bergolak -- bermula
 dari penganiayaan terhadap seorang ustadz dan dua muridnya oleh empat
 oknum polisi di Mapolres. Pertanyaan pun muncul: mengapa Tasikmalaya
 bergolak? Mengapa Tasikmalaya? Siapa pemicu kerusuhan? Wartawan Republika
 Priyantono Oemar, Djoko Suceno, Irfan Junaidi, dan Burhan Sholihin
 berusaha menelusuri lebih jauh soal itu. Berikut tulisan pertama dari dua
 tulisan.


 Banyak orang kaget di Tasikmalaya meletus kerusuhan yang membuat geger
 nasional. Maklumlah, potret kota Tasikmalaya -- seperti yang diyakini
 banyak orang -- adalah kota yang aman dan jauh dari hingar-bingar politik
 dan kerawanan. Tapi, kenyataan berbicara sebaliknya. Kerusuhan Tasikmalaya
 adalah salah satu buktinya.


 Sebenarnya anggapan banyak orang bahwa Tasikmalaya adalah kota yang tenang
 cukup beralasan. Selama ini tak pernah ada kerusuhan massal di kota yang
 pernah terkenal karena letusan Gunung Galunggung 1982.


 Selain itu, Tasikmalaya memang bak 'anak baik-baik' -- meski usianya sudah
 185 tahun. Kota yang memiliki 64.233 santri dan 1.413 kiai di 925
 pesantren itu telah 11 tahun berturut-turut menempati urutan pertama di
 Jabar dalam hal pengumpulan zakat fitrah. Daerah yang dikenal sebagai
 basis tukang kredit di seluruh Indonesia itu juga telah empat kali
 menyabet penghargaan Adipura. Selangkah lagi, Tasikmalaya akan meraih
 Adipura Kencana -- lambang supremasi tertinggi dalam kebersihan kota.
 Soal kerukunan beragama pun Tasikmalaya tak pernah menyimpan masalah --
 meski jumlah muslim di Tasik, mencapai 99,07 persen, atau 1.809.434 orang.
 
Sementara pemeluk non-Islam meliputi: Katolik 2.821 orang, Protestan 4.355
 orang, pemeluk Hindu 143 orang, penganut Budha 3.736 orang. "Selama ini
 memang tak ada masalah," ujar mantan Ketua Badan Musyawarah Antargereja
 (BAMAG) Tasik, Pendeta Cornelius Eddy.


 Secara ekonomi Tasikmalaya pun berkembang wajar. Walaupun laju pertumbuhan
 ekonomi tak setinggi angka pertumbuhan nasional -- cuma 6,06 persen per
 tahun -- Tasikmalaya mulai menggeliat. Indikator yang gampang dilihat
 adalah menjamurnya bank di jalan-jalan protokol seperti Jl. H.Z. Mustofa
 -- tempat kerusakan terparah. Hingga kerusuhan 26 Desember 1996 ada 61
 bank di antaranya adalah 18 cabang bank umum. Selain itu ada delapan
 cabang perusahaan asuransi yang menyerbu Tasikmalaya. Sejumlah departement
 store terkemuka juga ikut berebut kue bisnis di Tasikmalaya. Contohnya
 Yogya, Matahari, Ramayana.


 "Pertumbuhan ekonomi kita masih rendah, karena itu secara bertahap Tasik
 harus mengembangkan industri," ujar Bupati Tasikmalaya Suljana Wirata H.
 "Kita tak bisa lagi mengandalkan pertanian." Tasikmalaya -- seperti halnya
 kota Pekalongan, Kudus -- yang dikenal sebagai pusat saudagar santri pun
 terus tumbuh dan berubah.


 Perkembangan Tasikmalaya -- dengan segala kelebihan dan kekurangannya --
 ini tak memuaskan semua kalangan. Selama tahun 1996 saja, tanpa disadari
 banyak pihak, ada tiga masalah sebagai 'bara dalam sekam' bagi kota yang
 memiliki penganggur terdaftar di Depnaker sebanyak 7.479 orang itu.
 Tiga masalah itu, menurut catatan Republika meliputi relokasi Pasar Baru,
 sengketa tanah dan bangunan Hotel Priangan antara pribumi dan non-pri, dan
 berlarut-larutnya masalah pencemaran limbah pabrik sabun.


 Dalam relokasi Pasar Baru ini, masyarakat -- terutama para pedagang --
 menilai pihak Pemda setempat lebih memihak kepada kelompok nonpri. Mengapa
 demikian? Para pedagang pribumi umumnya kecewa soal penempatan mereka di
 lokasi baru.


 Kios-kios strategis ternyata banyak dihuni kelompok nonpri. Sedangkan
 kelompok pribumi mendapat kios yang kurang baik. Mereka menuduh telah
 terjadi kolusi pejabat Pemda Tasikmalaya dengan pengusaha nonpri. Para
 pedagang telah beberapa kali menyampaikan keluhan tersebut. Namun
 tanggapan yang diterima tidak memuaskan. Bahkan mereka sempat mendatangi
 DPRD Tk I Jabar untuk mengungkapkan keluhannya.


 Kasus kedua yaitu soal sengketa tanah dan bangunan Hotel Priangan. Kasus
 yang melibatkan pengusaha pribumi dan nonpri ini bahkan harus sampai ke
 meja hijau, dengan keputusan hakim yang memenangkan pengusaha nonpri. Para
 mahasiswa dan pemuda Tasikmalaya ternyata cukup solider menanggapi kasus
 ini. Setiap kali kasus ini disidangkan di pengadilan, ratusan mahasiswa
 dan pemuda menggelar aksi unjuk rasa.
 
 Kasus ketiga tentang pencemaran limbah pabrik sabun Palem. Pencemaran ini
 sempat diprotes masyarakat setempat beberapa kali. Namun protes tersebut
 tetap tidak membuahkan hasil dan pencemaran terus berlangsung. Dalam
 masalah ini kembali pihak Pemda Tasikmalaya tidak bersikap tegas. Tindakan
 Pemda terkesan memihak pengusaha sehingga timbul ketidakpercayaan
 masyarakat terhadap aparat.


 Pelan-pelan para pendatang pun semakin banyak yang menanamkan modal di
 Tasikmalaya. Kehadiran pendatang itu, langsung maupun tak langsung, lambat
 laun meminggirkan penduduk asli. Hanya, kehadiran mereka tak membuat risau
 Bupati Tasik Suljana Wirata. "Siapa yang memiliki mutu terbaik ia akan
 muncul. Kita tak membedakan ia pendatang atau bukan. Kualitas sumberdaya
 manusialah yang menjadi sasaran. Kalau kita lihat dari aspek ideologi,
 kita tak menganut perbedaan ras. Dalam hidup ini kenyataannya adalah
 persaingan. Bukan soal suku bangsa dan perbedaan agama," tutur Suljana
 kepada Republika.


 Maka, ada kaitannya atau tidak, Pangdam III Siliwangi Mayjen Tayo Tarmadi
 menilai, kerusuhan beberapa waktu lalu telah dimanfaatkan oleh orang-orang
 yang tidak puas terhadap kebijakan publik yang diambil Pemda Tasik. Itu
 membuat kerusuhan makin melebar -- jauh dari persoalan kemarahan terhadap
 oknum polisi.


 Munculnya ketimpangan sosial dan kebijakan publik yang menciptakan
 kelompok masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil, menurut Tayo,
 "Dapat diibaratkan sebagai tunas dari berbagai kemungkinan timbulnya
 kerusuhan atau chaos. Apalagi jika Pemda tak melakukan pembenahan
 kebijakan." "Hendaknya, kita camkan bahwa keberhasilan pembangunan itu
 seyogyanya tidak menimbulkan kesenjangan terlalu jauh antara berbagai
 kelompok masyarakat. Kebijakan publik, hendaknya juga jangan menciptakan
 terbentuknya kelompok masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil,"
 ujar Tayo.


 Penilaian senada datang dari Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, kerusuhan itu
 ada kaitannya dengan kesenjangan sosial dan ketimpangan dalam pengambilan
 kebijakan publik yang dilakukan Pemda setempat. "Kerusuhan itu terjadi
 antara lain karena adanya kesenjangan sosial. Masyarakat sebagian besar
 merasa ada sebagian kecil masyarakat yang ekonominya lebih baik, dan di
 antara mereka kurang diadakan interaksi," ujar salah seorang anggota
 Komnas HAM Albert Hasibuan.


 Indikasi itu diperkuat dengan data para pelaku kerusuhan. "Sudah jelas
 bahwa kebanyakan para pelaku kerusuhan ini adalah para pengangguran dan
 garong," kata Tayo. Baik Pangdam III/Siliwangi maupun Gubernur Jabar
 Nuriana menolak keterlibatan para santri dalam kerusuhan ini.
 Berdasarkan data yang dimiliki Tayo, dari 173 pelaku yang ditangkap,

 sebanyak 128 orang adalah pengangguran dan garong. "Mereka mempunyai waktu
 dan melihat ada kesempatan untuk mengambil keuntungan sembari melakukan
 perusakan," jelas Tayo. Maka, di keramaian massa yang mengamuk Kamis itu,
 128 orang itu ditangkap ketika sedang memunguti barang-barang di toko yang
 mereka hancurkan.


 Tapi mungkinkah, kalangan pengangguran itu mampu menggerakkan massa --yang
 menurut perhitungan petugas mencapai sekitar 20 ribu? "Siapa pun mereka,
 mereka memahami psikologi massa," ujar Tayo. Menurut jenderal yang hobi
 bertani itu para pelaku kerusuhan juga memakai taktik hit and run. "Setiap
 kali didesak aparat keamanan mereka mundur dan muncul lagi di tempat yang
 lain. Kita masih mencari siapa yang menjadi penggerak massa ini," jelas
 Tayo.


 Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol Uyun M. Yunus mengakui, banyak titik rawan
 di wilayahnya. Selanjutnya ia menuduh, "Kota Tasik termasuk daerah rawan
 gerakan politik garis keras." Sebagai bukti ia menyebut potensi sisa-sisa
 gerakan pada masa lalu, yang hingga kini menjadi bahaya laten di wilayah
 Priangan Timur --Tasikmalaya, Garut, Ciamis. Apakah yang ia maksud wilayah
 itu merupakan bekas basis Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo? Apa yang ia
 maksud dengan gerakan politik garis keras?

 Pihak Kodim, menurut Yunus terus melakukan pembinaan, dengan melibatkan
 para ulama. Untuk meredam potensi kerawanan itu, pihak keamanan maupun
 aparat pemerintah terus melakukan pembinaan ke daerah-daerah. "Kami selalu
 melakukan kunjungan ke setiap pesantren setiap hari Jumat," kata Suljana.
 Pihak Kodim pun melakukan hal serupa. "Setiap hari Jumat, kami selalu
 memberikan ceramah di pesantren," ujar Uyun.


 Namun menurut Tayo, fakta-fakta yang dikumpulkan petugas belum menunjukkan
 adanya keterlibatan 'gerakan kelompok radikal' itu. "Belum ada tanda-tanda
 ke arah itu. Penyelidikan pun belum diarahkan ke situ. Tapi kita akan
 terus menggali. Kita berupaya terus menganalisisnya," urai Tayo.


 Jadi adakah sebenarnya penggerak massa itu? Kalau ada, siapakah mereka?
 Apakah bukan tidak mungkin hal ini hasil karya kelompok lain yang tidak
 puas dengan kondisi politik saat ini? Atau karena semata-mata tekanan
 sosial yang menumpuk dan meledak secara massal ketika muncul kesempatan?  


Sumber:
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/01/08/0009.html

Selasa, 07 Januari 1997 | 15:54 WIB

"Ada Bukti Keterlibatan Pihak Tertentu....."

TEMPO Interaktif, Jakarta:MAYOR Jenderal Tayo Tarmadi adalah petinggi militer yang bicara "lain" menanggapi kerusuhan di Tasikmalaya. Sementara sebagian besar pejabat dan tokoh masyarakat sibuk menghimbau rakyat agar tetap tenang dan mawas diri, Mayjen Tarmadi menunjuk pemerintah sebagai pihak yang seharusnya menjadikan kerusuhan itu sebagai sarana instropeksi diri.

Di depan para ulama dan tokoh masyarakat se-Jawa Barat di Tasikmalaya, 30 Desember 1996 lalu, Panglima Kodam Siliwangi ini mendasarkan himbauannya pada kenyataan bahwa keberhasilan pembangunan seyogyanya tidak menimbulkan kesenjangan terlalu jauh di masyarakat. Putra Karawang, Jawa Barat, yang 7 Maret 1997 nanti genap 54 tahun, menyampaikan bahwa kebijakan publik, baik yang berdampak langsung atau tidak langsung bagi masyarakat, jangan sampai membuat ada kelompok masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil. Karena, itulah tunas timbulnya kerusuhan bila pemerintah tidak melakukan pembenahan kebijakan.

Lulusan AMN tahun 1966 -- seangkatan dengan Kassospol Letjen Syarwan Hamid -- ini begitu mendengar Tasikmalaya rusuh pada 26 Desember lalu langsung meluncur dari Makodam Siliwangi di Bandung ke Tasikmalaya. Mayjen Tarmadi yang berasal dari infantri ini segera mengerahkan Batalyon 330 dari Bandung, Batalyon 323 dari Majalengka, dan Batalyon 301 dari Sumedang, serta beberapa pasukan Kostrad, untuk mengamankan Tasikmalaya.

Mayjen Tayo Tarmadi -- ketika dilantik pada Maret 1995 termasuk satu dari tiga orang generasi pertama AMN 1966 yang menjabat panglima Kodam -- langsung bergerak cepat. Malam harinya, dia sudah ada di Ponpes Condong untuk menjumpai pimpinan pondok yakni KH Makmun dan putranya Ustadz Mahmud. Pangdam mengajak kedua tokoh yang berkaitan langsung dengan Peristiwa 26 Desember 1996 itu untuk menenangkan massa lewat siaran radio.

Maka, Mayjen Tayo cepat menganalisa keadaan. "Terdapat bukti-bukti keterlibatan pihak ketiga dalam Peristiwa Tasikmalaya," kata Pangdam Siliwangi yang memegang tampuk pimpinan militer Jawa Barat sejak sembilan bulan sebelum pecah Peristiwa Tasikmalaya. Berikut wawancara singkat TEMPO Interaktif dengan Pangdam Siliwangi itu di Tasikmalaya seusai Pangdam menghadiri pertemuan dengan para ulama dan tokoh masyarakat Tasikmalaya, 30 Desember 1996, di Kantor Bupati Tasikmalaya.

---

Apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi kerusuhan di Tasikmalaya?

Kami memberikan penyuluhan-penyuluhan ke pesantren, ulama, dan masyarakat setempat.

Polisi yang menyiksa ustadz dari Condong kabarnya sempat memaki dengan kata-kata yang melecehkan agama Islam. Sejauh mana ini benar?

Semuanya masih dalam penyelidikan. Untuk mengatasi isu yang berkembang, kami mengusahakan dialog dalam sebuah forum agar semua pihak mengemukakan pendapatnya.

Bisa dijelaskan lebih rinci?

Ya, seperti pertemuan sekarang ini yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan aparat pemerintah.

Kerusuhan Tasikmalaya apakah merupakan spontanitas masyarakat?

Bila dilihat dari sasaran kerusuhan jelas itu bukan spontanitas. Masa' spontanitas sasarannya dipilih-pilih. Masyarakat Tasikmalaya itu sangat agamis, dari penyelidikan tidak ada keterlibatan santri dalam kerusuhan itu.

Anda menyebut keterlibatan pihak ketiga, siapa mereka?

Bukan pihak ketiga, tapi pihak tertentu yang ingin memecah belah persatuan dengan menggunakan isu Islam. Mereka berharap yang timbul nanti adalah arogansi muslim yang mayoritas. Dan tentu pihak tertentu itu sudah paham, baik secara psikologis maupun politis dari kerusuhan itu akan ada perlawanan balik dari minoritas (keturunan Cina dan non Islam, Red). Tapi, kenyataannya kita tidak melihat hal itu dari warga minoritas.

Siapa pihak-pihak tertentu yang dimaksud?

Saya baru melihatnya dalam rekaman video. Dokumen-dokumen pihak tertentu itu belum dikaji oleh staf.

Konkritnya seperti apa dokumen yang didapat?

Kami punya rekaman video saat kerusuhan dan selebaran-selebaran yang berkaitan dengan kerusuhan tersebut.

Apakah kerusuhan Tasikmalaya menandakan kekecewaan masyarakat terhadap aparat?

Ini masih dalam penyelidikan kami. Secara kumulatif dan eksplisit, akibat kerusuhan itu belum dapat kami simpulkan.

Selama ini, apakah terjadi kesenjangan antara umat Islam dengan non Islam?

Kesenjangan beragama tidak pernah terjadi di Tasikmalaya.

Tetapi mengapa sasaran kerusuhan di antaranya adalah gereja dan toko-toko milik warga keturunan Cina?

Saya tidak mengistilahkan demikian. Kerusuhan itu masih dalam penyelidikan staf Kodam dan kepolisian.

Siapa saja pelaku kerusuhan tersebut?

Setahu saya, yang ditahan di kepolisian sebanyak 89 orang.

Apa latarbelakang mereka?

Tanyakan saja pada mereka. Namun dari tersangka yang ditahan terdapat beberapa orang residivis.

Apakah santri-santri pesantren terlibat dalam kerusuhan?

Masyarakat Tasikmalaya sangat agamis. Dari hasil monitoring dan penyelidikan tidak terdapat keterlibatan santri dalam kerusuhan itu. Pelaku kerusuhan bertindak sangat tidak Islami dan itu bukan cermin tindakan santri.

Apakah ada keterlibatan orang-orang luar Tasikmalaya?

Setahu saya ada orang dari Garut yang ditahan dari 89 orang tersangka.

Yang dari Jawa Timur?

Tidak ada.

Orang luar Tasikmalaya itu berlatar belakang santri?

Pelaku kerusuhan bertindak sangat tidak Islami, bagaimana bisa disebut santri.

Sumber:
http://www.tempo.co/read/news/1997/01/07/0587527/Ada-Bukti-Keterlibatan-Pihak-Tertentu

Kronologis Kerusuhan Tasikmalaya Th 1997

Kronologis Kerusuhan Tasikmalaya Th 1996

Kamis, 19 Desember 1996
Adalah seorang santri bernama Rizal, berusia 15 tahun. Si Rizal ini adalah santri tidak mondok alias santri kalong di Condong. Dia dihukum oleh Ustadz Habib karena kedapatan mengutil dan mencuri barang-barang milik santri lainnya sampai seharga Rp 130 ribu. Hukumannya berupa direndam selutut di empang pesantren. Ini adalah hukuman yang biasa dilakukan di pondok pesantren itu. Dan hukuman ini sudah seijin KH Makmun selaku pimpinan pesantren.(Lihat Catatan: Sebuah Pesantren yang Berbaur dengan Masyarakat)
Rupanya, Rizal langsung melaporkan kejadian ini kepada ayahnya, Kopral Nursamsi. Anggota Sabhara Polres Tasikmalaya ini langsung mendatangi Condong pada hari itu juga. Setelah Nursamsi menerima penjelasan KH Makmun dan Ustadz Mahmud Farid, 38 tahun, pihak Pondok Condong merasa urusan ini sudah selesai. 

Jumat, 20 Desember 1996
Entah mengapa datang surat pemanggilan untuk Habib Hamdani Ali, 26 tahun, dan Ihsan, 25 tahun, dari Polres Tasikmalaya. Surat itu ditandatangani oleh perwira jaga dan bukan oleh Kapolres Tasikmalaya Letkol Suherman. 

Sabtu, 21 Desember 1996
Ustadz Mahmud bersama KH Makmun datang ke Polres Tasikmalaya memenuhi panggilan polisi. Namun, kedatangan kedua tokoh Condong ini tanpa kehadiran Habib. Maka, pihak Polres meminta Habib untuk memenuhi panggilan kedua pada hari Senin tanggal 23 Desember 1996. 

Senin, 23 Desember 1996
Habib Hamdani Ali tiba pukul 8.30 pagi di Polres Tasikmalaya. Dia didampingi dua santri lainnya yaitu Ihsan dan Ate Musodiq. Ikut juga Ustadz Mahmud Farid. Mereka datang memenuhi panggilan polisi pada hari Sabtu. Mereka disambut empat petugas jaga. 

Tiba-tiba, Kopral Nursamsi begitu melihat Habib langsung menjambak rambut santri itu dan langsung memberinya pukulan. Entah mengapa, keempat petugas jaga lainnya juga ikut menghajar dan menendang Habib. Melihat hal ini, Ustadz Mahmud berusaha melerai dengan menghalangi empat polisi -- Nursamsi, Serda Agus M, Serda Agus Y, Serda Dedi -- yang tengah membabibuta itu. Dia ingin melindungi Habib. 

Namun Mahmud malah menjadi bulan-bulanan polisi yang sudah lepas kontrol itu. Belum puas menghajar, polisi-polisi tadi beralih menghajar Ihsan, yang tak dapat berbuat apa-apa kecuali pasrah. 

Santri Ate, begitu melihat penyiksaan terhadap ustadz dan rekan-rekannya langsung kabur dari polres dan melapor kepada pimpinan pesantren, KH Makmun. Tanpa menunggu lama, ayah Ustadz Mahmud ini segera melaporkan penganiayaan atas anaknya kepada Wakil Bupati Tasikmalaya, Oesman Roesman. Dan Roeman segera memerintahkan Kepala Dinas Sosial Politik Kabupaten Tasikmalaya untuk meluncur ke Polres Tasikmalaya.

Menjelang dhuhur penyiksaan baru dihentikan, tepatnya ketika utusan Pemda Tasikmalaya tiba di Polres Tasikmalaya. Ustadz Mahmud yang sudah babak belur segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya. "Saya ditendang dan dipukuli di ruang pemeriksaan dan tahanan, sembari disuruh push-up. Dan yang menyakitkan, ada seorang petugas memaki-maki saya dengan kata-kata kasar," tutur Ustadz Mahmud Farid kepada TEMPO Interaktif, Senin 30 Desember 1996, di Pondok Pesantren Condong.(Lihat Wawancara: Dua Ustadz yang Dianiaya Itu Bicara)
 
Ustadz Mahmud hanya bertahan tiga jam di rumah sakit. Karena, rumah sakit seperti "dikepung" santri dan masyarakat Tasikmalaya yang terus berjubel dan ingin melihat kondisi Mahmud. Atas saran keluarga, Ustadz Mahmud pulang ke rumah diantar orang tua dan puluhan santri. Hari sudah sore, sekitar pukul 16.00. 

Sorenya, sekitar pukul 17.00, Kapolres Letkol Suherman didampingi Muspida Tasikmalaya berkunjung sekaligus bersilahturahmi dengan pimpinan pondok. Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan pihak pesantren tak akan menggugat polisi yang menyiksa pengasuh Condong. Kapolres pun meminta maaf atas perbuatan anak buahnya dan segera akan menindak oknum polisi tersebut. Selain itu, pihak Polres akan menanggung seluruh biaya pengobatan. 

Sejak Mahmud Farid pulang ke rumah, di masyarakat dan kalangan pesatren berkembang isu bahwa Mahmud dikabarkan meninggal dianiaya polisi. Bahkan, Kiai Makmun pun digosipkan telah meninggal dunia. Dan kata kabar angin itu, saat pengasuh dan santri Condong digebuki di Polres Tasikmalaya, terdengar ada kata-kata penghinaan dan pelecehan terhadap pemuka agama itu. 

Bahkan, seorang pemilik warung di terminal Tasikmalaya pada TEMPO Interaktif mengaku mendengar bahwa Ajeungan Mahmud diserang dengan kata-kata "PKI". Tapi, Kepala Penerangan Kodam Siliwangi, Letkol Herman Ibrahim tak yakin benar bahwa ada tuduhan "PKI" terlontar di Polres Tasikmalaya. "Ada baiknya kita tunggu berita acara pemeriksaan," jelas Letkol Ibrahim. 

Walhasil, isu pelecehan dan penghinaan serta kabar angin meninggalnya Ustadz Mahmud meluas hingga ke luar Tasikmalaya. Akibatnya, banyak "simpatisan" yang datang ke Tasikmalaya untuk mengkonfirmasikan berita ini. Memang kebetulan ada seorang "Mahmud" yang meninggal, yakni seorang tukang kayu yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu. 

Kamis, 26 Desember 1996
Isu meninggalnya Ustadz Mahmud terus meluas. Maka pagi hari itu, sekitar pukul 10.00, ribuan orang berkumpul di Masjid Agung Tasikmalaya, Jalan H.Z. Mustofa, untuk melakukan doa bersama. Di tengah ribuan massa yang terus bertambah, Komandan Korem 062 Tarumanegara, Kolonel M. Yasin, menjelaskan bahwa oknum-oknum polisi yang menganiaya Ustadz Mahmud beserta dua santrinya sudah ditangani oleh Detasemen Polisi Militer. 

Ketika ribuan orang berada di masjid, ribuan yang lain diam-diam mulai bergerak ke arah Markas Polres di Jalan Yudanegara, yang berjarak sekitar 500 meter dari masjid agung. Massa menuntut agar Kapolres meminta maaf secara terbuka. Bupati dan Kapolres yang tengah berada di Mapolres berusaha menenangkan massa yang kian tak sabar, sembari meneriakkan takbir. Aparat keamanan berbaju hijau yang telah siaga berusaha menghalau massa agar tidak merusak markas Polres Tasikmalaya itu. 

Sementara itu, massa di masjid agung akhirnya terpecah-pecah. Sebagian mulai bergerak ke arah Jalan H.Z. Mustofa dan mulai melakukan perusakan dan pembakaran. Dua departmen store besar, Matahari dan Yogya, adalah bangunan pertama yang dihajar massa dengan batu dan kemudian dibakar. 

Dari Jalan H.Z. Mustofa, massa mulai menyebar ke arah Barat. Yang lainnya menuju arah Timur dan massa inilah yang membakar Gereja Katolik Salib Suci. Sementara nasib gereja lainnya yang berada di Jalan Salakaso, Cipatujah, Veteran, dan Wiratuningrat, akhirnya mengalami nasib serupa. Gereja-gereja itu dibakar dan dirusak. 

Aparat keamanan yang berasal dari Batalyon 330 Bandung, Batalyon 323 Majalengka, Batalyon 301 Sumedang, serta dari Kostrad dan Arhanud, segera menghalau massa ke luar kota Tasikmalaya. Walau sudah mengerahkan sekitar 800 personil, namun pembakaran dan pengrusakan masih terus berlanjut. Bahkan kerusuhan meluas hingga Ciawi yang berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, yang berjarak sekitar 50 kilometer dari Masjid Agung Tasikmalaya. Massa yang sudah menyusut, ditaksir berjumlah lima ribu orang, masih merusak dan membakar tiga pabrik, sejumlah toko, serta membakar mobil yang diyakini milik warga non pribumi. 

Kejadian serupa juga terjadi di Kawasan Sawalu yang berbatasan dengan Kabupaten Garut. Selain toko dan kendaraan, beberapa mapolsek dan pos polisi dirusak massa. Aksi perusakan dan pembakaran di luar kota Tasikmalaya berlangsung hingga Jumat dinihari, 27 Desember 1996. 

Sementara di Kota Tasikmalaya, aparat keamamana baru dapat menguasai keadaan sekitar pukul 17.00 WIB pada hari Kamis naas itu. Di beberepa tempat saat itu masih terjadi pembakaran mobil, motor, dan apa saja milik warga nonpri. 

Pukul 21.00, Panglima Kodam III Siliwangi, Mayjen TNI Tayo Tarmadi, datang ke Pondok Pesantren Condong untuk mengetahui kondisi kesehatan Ustadz Mahmud dan bertemu dengan KH Makmun. Satu jam kemudian Pangdam mengajak KH Makmun untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui radio di pendopo kabupaten. Dalam penjelasannya di radio, pimpinan pondok pesantren berusia 74 tahun itu, membantah isu bahwa putranya, Ustadz Mahmud, telah meninggal dunia. Ia menegaskan, bahwa kondisi putranya hingga malam itu dalam keadaan sehat wal-afiat. 

Dalam peristiwa itu sempat ditahan 106 orang, namun sebagian dibebaskan karena dianggap hanya ikut-ikutan. Sedangkan yang ditahan di Polres Tasikmalaya tercacat 89 orang, tiga diantaranya wanita. Sementara korban yang meninggal adalah Kio Wie, 60 tahun, meninggal karena terjebak api, Eli Santoso, 34 tahun, tewas karena penyakit jantung. Keduanya adalah warga keturunan Cina. Dua orang lainnya tewas akibat amukan massa dan terjatuh dari truk saat kerusuhan terjadi. Kedua korban terakhir ini diduga ikut dalam rombongan massa. 

Jumat sampai Minggu, 27 sampai 29 Desember 1996
Masyarakat Tasikmalaya masih diliputi ketakutan. Puluhan toko dan pabrik banyak yang menghentikan aktivitasnya. Sementara di berbagai sudut kota, tembok, dan toko-toko, serta kendaraan bermotor, banyak dijumpai kata-kata "muslim" atau "kepunyaan keluarga muslim". Agaknya, ini upaya untuk menghindari amukan massa. Aparat Pemda dibantu organisasi pemuda dan karang taruna, serta masyarakat pesantren, mulai membersihkan sisa-sisa kerusuhan. 

Senin, 30 Desember 1996
Pangdam Siliwangi selaku Ketua Bakorstanasda Jawa Barat bersama Kapolda dan Gubernur Jawa Barat, mengadakan silaturahmi dengan tokoh dan alim ulama se-Tasikmalaya. Hadir dalam acara tersebut, Menteri Agama Tarmizi Taher, Ketua MUI KH Ali Yafie, anggota Komnas HAM Albert Hasibuan dan tokoh-tokoh non-Islam.(Lihat Pendapat: "Di Tingkat Nasional Kerukunan Terwujud, Tapi Belum di Bawah...")
 
Kerusuhan yang diperkirakan menelan kerugian Rp 85 miliar tersebut disesalkan banyak pihak. Kapolda Jawa Barat, Mayjen Nana Permana, yang aparatnya dituduh memicu kerusuhan ini berjanji akan menindak tegas anak buahnya yang melakukan pelanggaran. "Semua berkasnya belum saya terima. Mengenai hukuman, mahkamah militer yang akan memutuskan," ujar Nana Permana yang asli Tasikmalaya ini.(Lihat Wawancara Mayjen Nana Permana: "Bermata Tak Melihat, Berkuping Tak Mendengar")
 
Benarkah Peristiwa Tasikmalaya melulu soal kekesalan pada polisi? Tatang Setiawan, Ketua Bina Sektor Informal Tasikmalaya, melihat lain ada penyebab yang lain. Yaitu, kekecewaan masyarakat selama ini yang secara ekonomi terpinggir. "Masyarakat Tasikmalaya itu kreativitasnya di bidang kredit, bordir, anyaman, dan peternakan. Sebelum masuk pemodal kuat, mereka dapat hidup layak dari usaha mereka. Tapi sekarang dengan masuknya konglomerasi, masyarakat Tasikmalaya terpinggirkan," kata Tatang yang punya anggota 1200 orang ini yang bergerak di 60 kelompok sektor informal.(Lihat Wawancara Tatang Setiawan: "Konglomerat Datang, Mereka Pun Terpinggirkan")
 
Senin, 30 Desember 1996
Kota Tasikmalaya, peraih Adipura 1995, berangsur-angsur pulih. Rakyat kembali sibuk dengan kegiatannya. Sejumlah angkutan kota mulai melayani masyarakat. Begitu pula kesibukan aparat pemerintahan. Polisi yang sebelumnya seperti "menghilang" dari jalanan, kembali menjalankan tugasnya mengatur lalu lintas. Namun, sebagian besar toko, swalayan, dan bank-bank di Kota Tasikmalaya masih tutup. Sementara sisa-sisa kerusuhan sudah tidak tampak di jalan. Hanya bangunan hangus yang jadi saksi kerusuhan yang paling parah sepanjang sejarah Tasikmalaya itu. 

Boleh jadi, kerusuhan di Tasikmalaya bukan soal spontanitas atau solidaritas. Karena, ada saja yang menyaksikan beberapa truk berukuran besar penuh berisi manusia menurunkan "penumpang" di Tasikmalaya menjelang kerusuhan. Kabarnya, sekitar seratus pengendara motor -- di antaranya berambut gondrong, ada yang beranting dan berpeci -- juga datang dari luar kota untuk mengajak orang-orang Tasikmalaya membuat "perhitungan" karena ada muslim yang dianiaya. Inikah "kelompok" yang dituduh Gus Dur sengaja memojokkan NU? Masih harus ditunggu penyelidikan aparat keamanan. 

Sementara, seperti juga kasus di Situbondo, agaknya kasus di lumbung pesantren Jawa Barat itu akan selesai di pengadilan. Aparat Polres Tasikmalaya dan juga perusuh akan menjalani hukuman. 

Tapi, apakah akar permasalahan yang menyebabkan kerusuhan akan ditangani pemerintah dengan tuntas? Ini yang belum kunjung tampak dilakukan. Akar permasalahan itu, seperti kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Amien Rais, adalah tidak tahannya rakyat menghadapi kesewenang-wenangan dan kezaliman ekonomi yang telah berlangsung cukup lama. Dan kezaliman itu bermula dari tiga penyakit kronis yang seolah-olah tak pernah mampu dibasmi. Yakni korupsi yang melembaga dan menyeruak ke seluruh sel-sel tubuh bangsa, kesenjangan sosial yang makin gawat, dan perilaku buruk petinggi negeri yang dirasuki paham aji mumpung.

Sumber : http://www.tempo.co.id/ang/har/1997/970107_1.htm

ISU KERUSUHAN SENGAJA DILEMPAR APARAT KEAMANAN

SiaR---ISU KERUSUHAN SENGAJA DILEMPAR APARAT KEAMANAN

---

• To: siarlist@minihub.org
• Subject: SiaR---ISU KERUSUHAN SENGAJA DILEMPAR APARAT KEAMANAN
• From: SiaR News Service <siar@minihub.org>
• Date: Fri, 14 Aug 1998 19:14:28 -0700
• Delivered-To: siarlist@minihub.org
• Sender: owner-siarlist@minihub.org

---

ISU KERUSUHAN SENGAJA DILEMPAR APARAT KEAMANAN

	JAKARTA (SiaR, 14/8/98), Isu akan terjadinya kerusuhan menjelang perayaan
HUT Kemerdekaan RI ke-53 pada 17 Agustus 1998, merupakan produk "propaganda
hitam'" (black propaganda) aparat keamanan. Hal itu ditegaskan sejumlah
aktivis pro-demokrasi dan dibenarkan seorang pensiunan perwira tinggi yang
dihubungi SiaR di Jakarta, Jum'at (14/8) ini.

	Seorang pensiunan perwira tinggi, yang kini aktif di YAPETA menegaskan,
bahwa berbagai pernyataan pejabat pemerintah akhir-akhir ini tentang adanya
isu akan terjadinya kerusuhan menjelang 17 Agustus 1998 merupakan bagian
dari upaya rejim untuk tetap melestarikan pentingnya "pendekatan keamanan",
yang justru secara sengaja dilemparkan aparat keamanan sendiri.

	"Dalam operasi intelijen militer dikenal istilah 'black propaganda', yang
tujuannya memenangkan opini publik, sekaligus memojokkan musuh-musuh
potensialnya. Dalam konteks di sini, maka musuh-musuh itu adalah para
aktivis pro-demokrasi yang dianggap potensial menggoyahkan rejim Habibie,"
ujarnya.

	Tentang adanya bantahan, juga dari para pejabat tentang isu kerusuhan itu,
pengurus YAPETA itu menilai, justru sebagai satu paket dengan pernyataan
adanya isu kerusuhan itu. "Nah, lihat saja, media massa tanpa disadari turut
menari dengan genderang yang ditabuh pejabat pemerintah kan. Jadi suasana
teror itu bahkan lebih terdramatisasi," katanya.

	Menurutnya, dengan melempar isu, sekaligus membantahnya, akan adanya
kerusuhan, selain tujuan jangka panjangnya demi melestarikan pendekatan
keamanan, juga dalam jangka pendek menciptakan "shock therapy" di masyarakat. 

        "Masyarakat jadi beranggapan, aparat keamanan harus aktif melindungi
mereka dari ancaman kerusuhan. Itu artinya legitimasi pendekatan keamanan
diterima masyarakat, tanpa masyarakat menyadari kepentingan politik penguasa
di balik semua itu," lanjutnya.
 
	Senada dengan dia, seorang aktivis Komite Pendukung Megawati (KPM) yang
ditemui seusai berdemo di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Kamis
(13/8) kemarin, meminta masyarakat untuk mengkritisi setiap ucapan pejabat
pemerintah, termasuk aparat keamanan, mengenai ancaman kerusuhan. Menurut
dia, di balik ucapan-ucapan pejabat tersebut, ada upaya sistematis untuk
selalu menempatkan  rakyat dalam posisi "tertuduh". 

	"Bahwa rakyat tak bisa diatur, selalu potensial membuat kerusuhan atau
makar. Pokoknya melecehkan kecerdasan rakyat dan merendahkan norma
keberadaban rakyat," tegasnya. Aktivis KPM itu lalu mencontohkan, peringatan
dua tahun Tragedi 27 Juli 1996 baru-baru ini yang berlangsung tertib dan
damai tanpa keributan, menunjukkan bukti bahwa rakyat dapat berdemokrasi
dengan baik dan benar.

	"Para pejabat rejim Soeharto dan penerusnya, rejim Habibie, tampaknya
meng-under-estimate tingkat pemahaman rakyat dalam berdemokrasi, yang
sebenarnya jauh lebih berkualitas dibanding pejabatnya sendiri," tegasnya.

	Ia lalu menunjukkan rangkaian kerusuhan selama ini, sejak tragedi 27 Juli
1996, Situbondo, Pasuruan, Tasikmalaya dan Rengasdengklok, hingga Jakarta
medio Mei 1998, selalu menghasilkan hipotesis, bahwa kerusuhan digerakkan
oleh kelompok-kelompok terorganisir yang "bermain" untuk kepentingan politik
golongan elite politik tertentu. Sebagai contoh, aktivis KPM yang juga
anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) itu
menyebutkan, bahwa Buku Putih NU dan Laporan investigasi Tim Relawan
Kemanusiaan sebagai buktinya.

	"Juga analisis pakar-pakar politik yang memperkuat hipotesis tersebut,"
katanya. 

	Beberapa bulan lalu menjelang kejatuhan Soeharto, isu-isu ditaruhnya bom di
berbagai gedung, mal, perkantoran, dan sejumlah bank di Jakarta sempat
merepotkan masyarakat. Tapi, menurut sejumlah pengelola gedung dan pejabat
bank-bank swasta yang diancam itu, datangnya aparat keamanan, tim gegana
Polri dan militer, untuk mengamankan lokasi biasanya disertai dengan "ucapan
terimakasih" dari pengelola gedung dan pejabat bank-bank tersebut, berupa
pemberian uang puluhan juta rupiah. 

	"Biasanya besarnya antara 15 juta hingga 30 juta rupiah," ucap seorang
pejabat Bank Bapindo di Jalan Gatot Subroto yang kantornya pernah diancam
pemboman, persis di sebelah Polda Metro Jaya. Banyak dari pengelola gedung
dan pejabat perbankan yang curiga, isu peledakan bom itu justru diproduksi
oleh aparat keamanan sendiri. "Sekali kayuh, satu dua pulau terlampaui,"
kata pejabat Bapindo itu lagi dengan sarkastis.*** 

Sumber:

http://www.minihub.org/siarlist/msg00564.html