Gus Dur-Abu Hasan Rujuk?

SUARA MERDEKA 
Jumat, 28 Februari 1997
                                                                         
                                KARANGAN KHAS
                    Gus Dur-Abu Hasan Rujuk?
                                            Oleh Zamhuri
        KEMBALI Gus Dur melakukan manuver politik yang mencengangkan banyak
     orang. Walaupun pertemuan dengan rivalnya, Abu Hasan, dalam rangka
     silaturahmi, tak urung apa yang dilakukan oleh Gus Dur dan Abu
     Hasan sarat muatan politis. Hal itu diakibatkan Abu Hasan selama
     ini dikenal sebagai pesaing NU di bawah kepemimpinan Gus Dur. Sejak
     Muktamar Cipasung, baru kali ini terjadi pertemuan antara Gus Dur
     dan Abu Hasan.
     
     Pertemuannya dengan Abu Hasan melengkapi serangkaian manuver Gus
     Dur yang dilakukan sejak paro terakhir tahun 1996. Mulai dari
     imbauan kepada Megawati untuk menghentikan tindakan konfrontasi
     dengan Pemerintah, pertemuan dengan Pak Harto, pertemuan dengan
     KSAD di Asembagus Situbondo, duduk satu majelis dengan Amien Rais
     (Ketua PP Muhammadiyah), rencana rapat akbar bersama Mbak Tutut,
     bahkan dia juga diam-diam melakukan pertemuan dengan Sekjen ICMI Dr
     Adi Sasono (Suara Merdeka, 24/2).
    

    Pertemuan Gus Dur-Abu Hasan merupakan berkah bagi nahdliyin. Betapa tidak, seusai Muktamar 1994, perseteruan antara Gus Dur dan Abu Hasan tak kunjung padam.  Perseteruan itu tidak hanya membuahkan NU tandingan (KPPNU), tapi Abu Hasan juga menuntut Gus Dur ke Kepolisian, karena dianggap mencemarkan nama baiknya dalam rapat tim formatur. Sampai akhirnya nama KPPNU mulai meredup.

     
     Apa yang dilakukan oleh Gus Dur belakangan ini memang berbeda dari
     tindakan Gus Dur sejak terpilih lagi sebagai Ketua Tanfidiyah,
     tahun 1994. Tindakan Gus Dur yang mulai menjauhi sikap konfrontatif
     dinilai oleh Arbi Sanit sebagai sedang mendekati poros kekuasaan.
     Lalu apa sasaran Gus Dur sebenarnya? Adakah kaitannya dengan
     beberapa manuver Gus Dur yang dilakukan belakangan ini? Jika ada,
     mengapa Gus Dur melakukan manuver politik yang cenderung melunak?
     
     Target NU
     
     Pertemuan Gus Dur dengan Abu Hasan tentu mempunyai implikasi
     politik tertentu. Setidaknya, pertemuan tersebut memberikan
     anggapan pertikaian Gus Dur-Abu Hasan mempunyai peluang untuk
     diselesaikan. Sekaligus memberikan indikasi Gus Dur merupakan
     pemimpin NU yang betul-betul mempunyai jiwa besar. Karena jarang
     seorang pemimpin mau mengalah mengunjungi rivalnya untuk
     silaturahmi, apalagi pemimpin partai politik.
     
     Langkah Gus Dur yang mulai mendekati tokoh-tokoh kekuasaan bukan
     berarti dia telah kehilangan kekritisannya terhadap penguasa.
     Langkah tersebut sebetulnya hanya ingin menunjukkan bahwa Gus Dur
     dan NU-nya bisa bekerja sama dengan siapa saja.
     
     Sebagai jam'iyyah diniyyah yang banyak berada di lapisan bawah, Gus
     Dur ingin menunjukkan NU mempunyai sikap dan karakter tersendiri
     dalam berhubungan dengan kekuasaan. Bahkan, eksistensi NU yang tak
     hanya berbasiskan masyarakat agama, tetapi juga sebagian besar
     hidupnya masih terbelakang, harus diperjuangkan oleh para pemimpin
     NU.
     
     Karena memiliki massa yang relatif masih terbelakang, Gus Dur tidak
     menginginkan umatnya hanya menjadi rebutan dari kepentingan politik
     kelompok tertentu. Karena itu, dia mempunyai pola dan target
     tertentu dalam memperjuangkan umatnya Sejak Khittah 1926, dalam
     internal NU memang belum memiliki kesamaan pandangan. Itu karena
     garis perjuangan NU selalu ditafsirkan kembali oleh setiap tokoh NU
     dari waktu ke waktu.
     
     Belum adanya kesamaan dalam menafsirkan hakikat khittah itu
     menjadikan NU sering dilanda konflik-konflik internal. Hal itu
     terutama terjadi karena di antara para tokoh NU terdapat tiga
     kelompok, yaitu syuriah, cendekiawan, dan politikus. Kelompok
     politikus yang mempunyai patron klien dengan kekuatan politik di
     luar NU berusaha untuk menjadikan NU sebagai basis legitimasi
     keberadaannya.
     
     Tak jarang usaha kaum politikus NU yang berusaha menggiring warga
     ke arah kepentingan politik tertentu akan menimbulkan konflik
     dengan faksi lain di tubuh NU. Konflik antarfaksi itu menyebabkan
     NU selalu menjadi tarikan antarkepentingan dan kelompok. Apalagi
     jika kelompok tersebut mempunyai akar politik di luar NU.
     
     Pada sisi lain, keberadaan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua
     Tanfidiyah memiliki otoritas untuk menerjemahkan makna khittah itu.
     Keberadaannya yang multikompleks, menyebabkan Gus Dur berjalan
     bebas sendiri di masyarakat yang ma yoritas masih awam dengan
     dinamika politik kontemporer. Langkah Gus Dur yang sebenarnya
     biasa, bisa mengundang berbagai spekulasi dan banyak tanggapan.
     
     Kebijakan para pemimpin NU yang didominasi oleh pemikiran kuat Gus
     Dur, menyebabkan apa yang dilakukan oleh NU identik dengan tingkah
     lakunya. Hal itu menyebabkan makin tidak jelas orientasi perjuangan
     NU. Karena orang tidak bisa memahami ide dan pemikiran pemimpinnya.
     
     Ada tiga kecenderungan gerakan yang dilakukan oleh para pendiri NU.
     Pertama, berciri pada gerakan dan pemikiran (nahdhatul fikar).
     Gerakan itu lebih menonjol di era kepemimpinan Gus Dur. Kedua,
     gerakan pendidikan dan politik kebangsaan (nahdhatul wathon).
     Ketiga, gerakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (nadhatul tujjar).
     
     Namun tidak semuanya ketiga ciri gerakan NU tersebut menjadi harga
     mati yang harus dilakukan oleh NU. Dalam rangka memperjuangkan
     gerakan-gerakan tersebut, NU di bawah kepemimpinan Gus Dur
     cenderung untuk mewujudkan ketiga ciri gerakan tersebut. Keberadaan
     NU tidak bisa dilepaskan dari kebijakan utama (major decision)
     politik penguasa. Sejak ICMI berdiri (8 Desember 1990), kebijakan
     tersebut cenderung tersentral pada lobi-lobi politik yang dilakukan
     oleh ICMI di bawah kepemimpinan Habibie.
     
     Keberadaan ICMI yang mendominasi arus pemikiran penguasa itu
     relatif menegasikan keberadaan kekuatan organisasi massa di luar
     ICMI. Indikasi itu bisa kita amati dari struktur kekuasaan yang
     didominasi oleh orang-orang yang mempunyai relasi dengan kekuatan
     ICMI.
     
     Begitu banyak orang ICMI yang menduduki pos-pos strategis dalam
     struktur kekuasaan, makin membuat kekuatan organisasi lain
     -termasuk NU- marjinal secara politik. Apalagi perkembangan
     kepolitikan mutakhir, ICMI cenderung dijadikan sebagai "bus
     politik'' untuk mengakses kepentingan politik tertentu. Walaupun
     argumen itu selalu dibantah oleh ICMI, secara real ICMI tidak bisa
     mengelak dari tuduhan tersebut.
     
     Kehadiran ICMI yang tidak memiliki akar kuat ke bawah itu,
     menyebabkan kebijakan Pemerintah kurang memiliki sandaran yang kuat
     dalam masyarakat. Kebijakan politik Pemerintah kurang sempurna
     dalam merepresentasikan kepentingan massa yang memang sangat
     plural.Dalam kaitan menaikkan daya tawar NU, Gus Dur melihat
     peluang tersebut. Bukan berarti dia ingin menandingi kekuatan ICMI
     dalam memperebutkan jabatan politik. Itu karena orientasi
     perjuangan Gus Dur tak pernah diarahkan untuk itu.
     
     NU yang memiliki mayoritas massa lapisan bawah, hanya menunjukkan
     identifikasi perjuangan NU yang sebenarnya. Bahwa NU merupakan
     kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
     
     Sehingga dapat dipahami bila selama ini Gus Dur selalu kritis
     terhadap pusat-pusat kekuasaan. Itu karena kecenderungan arah
     kebijakan penguasa tidak memihak pada masyarakat. Konsistensi Gus
     Dur dalam memegangi sikap kritisnya rupanya menimbulkan resistensi
     dengan penguasa. Itu dibarengi dengan kemampuan NU era Gus Dur
     dalam melewati berbagai rintangan dan kendala, baik dari internal
     maupun eksternal. Mulai NU tandingan sampai aksi kerusuhan di
     Situbondo dan Tasikmalaya.
     
     Resistensi itu dibarengi dengan bentuk kesadaran baru dari arah
     kebijakan politik penguasa belakangan ini. Indikasi tersebut
     terekam dengan jelas makin mengendur dukungan penguasa kepada ICMI.
     Perbelokan arah itu bisa dilihat dari dinamikan internal ICMI yang
     tidak lagi toleran pada kelompok kritis di tubuh.
     
     Makna Pertemuan
     
     Arah dan kebijakan Gus Dur yang selalu komitmen pada usaha-usaha
     untuk memberdayakan masyarakat tidaklah mudah. Selain itu,
     perjuangannya dalam melakukan demokratisasi dari bawah juga akan
     mendapatkan tantangan politik mainstream top down. Usaha-usaha Gus
     Dur pada pemberdayaan masyarakat itu relatif berbenturan dengan
     kepentingan "arus atas''. Benturan kepentingan tersebut menyebabkan
     kehadiran Gus Dur yang berkesan oposan menjadi bumerang bagi NU.
     Sepak-terjang Gus Dur dalam memimpin NU penuh dengan intrik-intrik
     politik yang bisa mengancam kedudukan posisinya sebagai pemimpin
     NU.Dalam perputaran arus kekuasaan, Abu Hasan sebetulnya tidak
     diperhitungkan lagi oleh kekuatan ekternal yang menjadi patronnya.
     Hal itu terasumsi dari kekuatan KPPNU bikinan Abu Hasan tidak mampu
     menggoyang kepemimpinan Gus Dur.
     
     Namun karena kemurahan hati Gus Dur, pertemuannya dengan Abu Hasan
     bisa terjadi. Langkah Gus Dur itu sekaligus menggugurkan banyak
     spekulasi ketidakdemokratisannya dalam mengakomodasi Abu Hasan. Di
     samping itu, menandakan dalam tubuh NU sebenarnya tidak pernah
     terjadi dualisme kepemimpinan. Karena legitimasi kepemimpinan dalam
     tubuh ormas itu tidak ditentukan oleh penguasa, tetapi legitimasi
     dari umat dan mendapatkan restu dari para kiai (sesepuh). Kekuatan
     massa itu yang acapkali juga mudah untuk dimobilisasi untuk
     kepentingan politik tertentu.
     
     Namun bukan berarti Abu Hasan tidak memiliki kekuatan sama sekali.
     Penguasaan aset ekonomi Abu Hasan merupakan potensi yang besar bagi
     NU. Potensi itulah yang dapat dioptimalkan untuk mengangkat derajat
     ekonomi jamiyyah nahdhliyyah. Pertemuan antara Gus Dur dan Abu
     Hasan membuka peluang untuk mengakhiri konflik di tubuh NU,
     sekaligus menggalang dan merapatkan barisan agar solid. Apakah
     pertemuan itu sebagai pertanda rujuk? Tampaknya perlu untuk diuji
     pada tindakan yang lebih lanjut dan nyata. Sebab, bagaimanapun Abu
     Hasan merupakan aset NU.(18a)
     
     -Zamhuri, staf pada Lembaga Studi Agama dan Pembangunan, kini
     sedang menyelesaikan karya tulis tentang NU.
      

Sumber:
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/03/07/0142.html

Magnet Silaturahmi Gus Dur

Magnet Silaturahmi Gus Dur

07/01/2010

Mahfud MD

Saya sudah lupa hari dan tanggalnya, tetapi waktu itu adalah awal tahun 2001, saat saya menjabat sebagai menteri pertahanan di bawah kepresidenan Gus Dur.
Kepala Staf Angkatan Udara saat itu, Hanafi Asnan, menelepon saya. “Pak Mahfud, saya mendapat berkah, seperti kejatuhan bulan dan bintang,” kata Hanafi. “Ada apa, Pak,” tanya saya. “Presiden tiba-tiba minta mampir ke rumah Ibu saya di Madura,” jawab Hanafi. Orang mampir ke rumah orang tentulah hal biasa. Namun peristiwa itu menjadi surprise bagi Hanafi karena yang akan mampir ke rumah ibunya adalah Presiden. Padahal Gus Dur tak pernah kenal dengan ibunda Hanafi kecuali bahwa Hanafi adalah bawahannya yang berasal dari Madura.

Apalagi rencana mampir itu diberitahukan kepada Hanafi hanya dua hari sebelum keberangkatan Gus Dur ke Madura. Saat itu Presiden Gus Dur dijadwalkan kunjungan kerja ke Madura bersama Menteri Kehutanan Marzuki Usman untuk acara menanam seribu pohon dalam program penghutanan. Ketika rencana keberangkatan dilaporkan dan dimatangkan, tiba-tiba Presiden meminta diselipkan acara mampir ke rumah Hanafi Asnan di Socah, Bangkalan.

Meski diberi tahu bahwa KSAU Hanafi Asnan tak ikut dalam rombongan, Gus Dur mengatakan bahwa dirinya akan bersilaturahmi kepada ibu Pak Hanafi. Itulah sisi lain kehidupan Gus Dur yang jarang diperhatikan orang, yakni suka bersilaturahmi kepada siapa pun. Banyak yang meyakini bahwa kegemaran bersilaturahmi tanpa jarak “antara orang besar dan orang biasa” itulah yang mengakibatkan Gus Dur menjadi milik dan dicintai oleh begitu banyak orang.
***
Sebagai politikus dan pejuang Gus Dur selalu dapat membedakan antara urusan politik dan hubungan pribadi. Dia bisa keras, tegas, dan cenderung berkepala batu dalam sikap-sikap politiknya, tetapi selalu menjaga hubungan pribadi melalui silaturahmi yang selalu hangat dan bersahabat. Bukan hanya kawan politiknya yang diakrabi, tetapi lawan-lawan politiknya pun dihormati dengan silaturahmi. Kita tentu masih ingat nama Abu Hasan, pesaing Gus Dur dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU (1994) di Cipasung.

Sebagai calon ketua umum yang menurut berita diskenariokan oleh kekuatan luar untuk menjinakkan NU, Abu Hasan ngotot untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Setelah kalah dalam pemilihan yang demokratis di muktamar Abu Hasan tidak mau terima. Dia pun membentuk PBNU tandingan dengan nama KPPNU. Namun berkat dukungan arus bawah terhadap Gus Dur, meski memakan waktu agak lama, akhirnya KPPNU itu bubar tanpa komunike karena tak bisa bekerja tanpa dukungan umat. Yang mengharukan, setelah KPPNU runtuh dan PBNU di bawah Gus Dur berjaya, justru Gus Dur-lah yang datang bersilaturahmi ke rumah Abu Hasan tanpa mengungkit kelakuan dan cercaan-cercaan pedas yang pernah dilontarkan Abu Hasan terhadap dirinya.

Dirangkulnya Abu Hasan sebagai sahabatnya. Saya juga masih ingat ketika terjadi konflik PKB Jawa Timur yang melibatkan Kiai Fawaid. Saat itu Kiai Fawaid terpilih sebagai Ketua Dewan Syura PKB Jawa Timur, tetapi tidak ada kecocokan dengan Gus Dur dan Ketua PKB Jawa Timur Choirul Anam dalam susunan kepengurusan. Kiai Fawaid merasa hak-haknya sebagai Ketua Dewan Syura hasil musyawarah wilayah (muswil) dilanggar, apalagi Gus Dur sempat marah dan menyatakan tak akan berhubungan lagi dengan Kiai Fawaid.

Pewaris tokoh NU karismatik Kiai As’ad Syamsul Arifin itu pun keluar dari PKB dan bergabung dengan PPP. Pada saat Kiai Fawaid bersikap keras dan resmi menyatakan bergabung ke PPP, Gus Dur tetap menyambung silaturahminya dengan Kiai Fawaid. Pada suatu tengah malam secara mendadak Gus Dur berkunjung ke rumah Kiai Fawaid di Sukorejo meskipun harus menempuh perjalanan darat yang sangat jauh. Gus Dur menghormati pilihan Kiai Fawaid keluar dari PKB dan silaturahmi terus dipelihara.

Untuk soal silaturahmi saja saya punya seribu kenangan dengan Gus Dur. Gus Dur sering ke rumah saya baik di Yogyakarta maupun di Madura. Namun Muktamar II PKB tahun 2005 pernah menimbulkan masalah psikologis. Saat itu saya menolak ajakan Gus Dur yang meminta saya untuk menjadi pengurus DPP PKB hasil Muktamar Semarang itu. Meskipun mungkin terlalu subjektif, saya menilai Muktamar Semarang tidak fair sehingga saya tak bersedia menjadi pengurus DPP PKB dan memilih menjadi anggota biasa saja.

Ada pendukung hasil Muktamar Semarang yang menciptakan opini dan insinuasi bahwa saya membangkang dan dimarahi atau dimusuhi Gus Dur. Namun tak banyak yang tahu bahwa dalam situasi “perang dingin” seperti itu Gus Dur justru mengunjungi rumah saya di Yogyakarta. Suatu sore saya ditelepon oleh sekretaris pribadi Gus Dur, Munib Huda, yang mengabarkan bahwa Gus Dur ingin minum teh di rumah saya karena kebetulan ada di Yogyakarta. Kami pun bercengkerama sambil menikmati rempeyek kacang dengan tetap pada posisi masing-masing dalam menyikapi hasil Muktamar Semarang. “Silaturahmi jangan sampai putus,” kata Gus Dur.

Gus Dur dan Ibu Sinta tetap sering bermain ke rumah saya seperti halnya saya dan istri tetap selalu berkunjung ke rumah keluarga Gus Dur. Ketika keluar dari PKB karena menjadi hakim konstitusi pun saya dilepas oleh Gus Dur melalui silaturahmi yang manis dan sangat mengesankan. Ada lagi. Pada suatu hari saya menghubungi Gus Dur dan memulai menyapa dengan pertanyaan rutin, “Gus Dur ada di mana?” Ternyata Gus Dur sedang menengok orang tua Choirul Huda, sopir pribadinya, yang sedang sakit di sebuah desa di kawasan Jombang.

Gus Dur tak pernah lelah bersilaturahmi kepada siapa pun, mulai dari kota besar sampai ke desa terpencil, mulai dari sahabat karib sampai ke lawan-lawan politik, mulai dari orang-orang besar sampai orang-orang kecil.

Jadi selain karena modal politik- sosiologisnya sebagai tokoh yang berdarah biru NU, kecerdasan dan kepandaiannya yang luar biasa, kehidupannya yang bersahaja, serta keterbukaan dan kesantunannya terhadap semua golongan, perihal kegemaran untuk selalu bersilaturahmi menjadi penguat bagi munculnya keseganan dan kecintaan masyarakat terhadap Gus Dur. Belum lama Gus Dur wafat, tapi kita sudah sangat merindukannya.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI


Sumber:
http://seputarnu.wordpress.com/2010/05/01/magnet-silaturahmi-gus-dur/

Selasa, 26 Maret 1996 | 09:36 WIB

Babak Kedua Sengketa Gus Dur - Abu Hasan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Apakah berdirinya PBNU tandingan sudah menandai klimaks sengketa Gus Dur-Abu Hasan ? Jawabannya: belum !

Muktamar Luar Biasa (MLB) yang digelar mendadak oleh Abu Hasan di Pondok Gede Januari lalu memang sempat membuat banyak orang tersentak. Pasalnya sederhana. NU selama ini dikenal memiliki orientasi "teologi irja'i", demikian Syafi'i Anwar, wakil pemimpin redaksi Ummat, menulis dalam majalahnya, edisi 5 Februari lalu. Maksudnya, NU mempunyai kecenderungan untuk lebih akomodatif, bukan konfrontatif, dalam menyelesaikan konflik intern. NU, seperti tercantum dalam AD/ART-nya, mengenal konsep ishlahu dzatil bain, merukunkan orang sekerabat yang sedang bersengketa.

Kaidah itu sudah terbukti efektif. Ketika terjadi "sengketa alot" antara kubu Cipete (Idham Chalid) dan Situbondo (Kiai As'ad) menjelang muktamar Situbondo tahun 1984, Kiai As'ad dan Ali Ma'shum Krapyak (keduanya sudah almarhum) melakukan "marathon" keras untuk menjembatani kesenjangan antara dua kubu itu. Akhirnya, tanpa ada intervensi dari pihak luar, sengketa itu bisa diatasi. Kubu Cipete mengalah, dengan konsesi-konsesi tertentu. Dan akhirnya, selama dua periode (1984-1989 dan 1989-1994), Gus Dur menakhodai NU tanpa ada guncangan berarti.

MLB Pondok Gede menguak kecenderungan lain. Sikap akomodatif itu ternyata mulai melapuk. Dan lahirlah PBNU tandingan. Kiai-kiai sepuh, sepertinya, gagal melakukan "mediasi". Gus Dur ngotot. Abu Hasan pun merangsek terus. Dead-lock.

Pemerintah menawarkan islah. Pihak Abu pun menyambut, tapi masih terus ngebet mempersoalkan keabsahan kepengurusan PBNU hasil muktamar Cipasung. Sementara itu pihak Gus Dur semula menolak tawaran itu, tapi akhirnya menerima dengan syarat: pihak Abu mau menerima dan tunduk terhadap hasil Muktamar Cipasung. Pihak Abu tak menggubris. PBNU mengancam, jika lepas iedul fitri kemarin pihak Abu masih "membangkang", tidak mau kembali kepada jalan yang benar (ruju' ilal haq), mereka akan terpaksa dipecat. Tanggal 14 Maret 1996 lalu, ancaman itu dilaksanakan. 19 orang dari pihak Abu Hasan, termasuk Abu sendiri dan Kiai Hamid Baidlawi dari Lasem, Jawa Tengah, "dimakzulkan" keanggotaannya dari NU.

Tapi, sengketa Gus Dur-Abu Hasan belum selesai di situ. Sengketa yang berujung pada MLB dan berdirinya PBNU tandingan itu barulah babak pertama. Sengketa ini, betapapun menggetarkan banyak warga NU, namun tempiasnya hanyalah mengenai figur-figur elit belaka. Katakanlah, sengketa "orang-orang atas": Gus Dur, Abu, Hamid Baidlawi, dll.

Sengketa babak kedua lebih luas cakupannya.

Mulanya adalah tuduhan Kiai Hamid di Muktamar Pondok Gede baru lalu, bahwa warga nahdiyyin sedang diancam dari dalam. Ancaman intervensi negara? Bukan! Yang dimaksudkannya adalah ancaman penggerogotan aqidah ahlissunnah wal jama'ah (Aswaja). Tuduhan ini diarahkan kepada Kiai Said Aqil Siradj, wakil katib Syuriyah PBNU. Kiai yang menyelesaikan S-3 di Universitas Ummul Qura, Makkah, ini dituduh telah mengkampanyekan Syi'ah di NU. Bagaimana ini terjadi?

Dua tahun yang lalu, ketika baru pulang dari Arab, Kiai Said diundang dalam sebuah diskusi terbatas oleh anak-anak muda NU. Diskusi yang juga dihadiri oleh kolumnis Mohamad Sobari itu, membicarakan gagasan Kiai Said mengenai "Penafsiran Kembali Doktrin Ahlussunnah Wal Jama'ah". Ketika itu, Kiai Said banyak mengungkap aspek-aspek yang kritis dalam sejarah pembentukan doktrin tersebut. Dia menganggap bahwa definisi doktrin Aswaja yang dibuat oleh Hadlratussyeikh K.H. Hasyim Asy'ari, "boleh dianggap memalukan, jika didengar orang lain". Pernyataan ini rupanya yang menyebabkan "sengatan" luar biasa pada kalangan kiai-kiai sepuh.

Ceramah Kiai Sa'id itu kemudian ditranskrip. Transkripsi itu, tanpa sepengetahuan kiai Sa'id, beredar ke mana-mana. Entah dibawa angin apa, transkripsi itu akhirnya juga tiba di tangan Kiai Hamid Baidlawi. Ketika menyampaikan pidato di Muktamar Pondok Gede, transkripsi itulah yang menjadi pegangan Kiai Hamid untuk menyerang Kiai Sa'id.

Beberapa hari setelah MLB di Pondok Gede itu, sebuah surat protes melayang ke PBNU. Surat itu ditandatangani 12 orang. Semuanya dari kubu Simprug (Abu Hasan). Mereka, antara lain, Kiai Hamid, Attabik Ali (putera Kiai Ma'shum Krapyak), Hasib Wahab (putera Kiai Wahab Hasbulloh), Badri Masduki (Kiai yang pernah mimpi mendapat "wangsit" tentang Pak Harto), dan Bashori Alwi. Mereka menuduh, Kiai Sa'id telah menyeleweng dari doktrin resmi NU, dan, karenanya, harus di-DO dari kepengurusan PBNU. Belakangan, kiai Badri Masduki malah mengirim surat ke majalah ,Aula terbitan PW-NU Jawa Timur. Isinya seabreg argumen yang menyatakan: Kiai Sa'id telah murtad.

Benarkah tuduhan pada Kiai Sa'id itu diarahkan hanya pada dirinya belaka?

Sementara itu pengamat beranggapan bahwa Kiai Sa'id adalah sasaran antara. "Saya kira ada benarnya itu," kata Kiai Sa'id suatu ketika. The real target tentu Gus Dur. Tentu ini tak aneh. Tuduhan pasal Syi'ah bahkan mengenai Gus Dur sendiri. Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur selalu mengatakan bahwa secara kultural, NU ada kesamaan dengan Syi'ah. Tradisi pemujaan wali, kepercayaan pada keramat, ziarah kubur, penghormatan kepada ahlul bait (keluarga Nabi: Ali, Fatimah, Hasan, Husen), adalah sebagian tradisi yang berkembang kuat di kalangan Syi'ah. Pernyataan Gus Dur ini, oleh Kiai Hamid dan kiai-kiai yang sepaham, dianggap sebagai perasaan simpati pada Syi'ah.

Yang jelas, Kiai Hamid berhasil menarik simpati banyak kiai NU. Bagi kiai-kiai tradisional, berdirinya PBNU tandingan, barangkali, tak terlalu menjadi soal benar. Itu soal struktural yang tak menyentuh "inti" NU. Tapi, begitu menyangkut aqidah NU, kiai-kiai itu bisa marah besar. Di Jawa Timur, isu penyebaran Syi'ah di NU menimbulkan heboh. Maklum, wilayah ini, terutama daerah "tapal kuda"-nya, merupakan basis yang paling fanatik dari NU. 

Tanggal 11 Maret lalu, berlangsung semacam "pengadilan" atas Kiai Sa'id di Bangil. Acara itu bertempat di Pesantren Wahid Hasyim, asuhan Kiai Chalid Syakir, dihadiri oleh 70 kiai lokal serta ratusan warga nahdiyyin. Selama kurang lebih tiga jam, Kiai Sa'id, dengan didampingi Gus Dur, mempertanggungjawabkan ide-idenya. Usai acara, seorang kiai sepuh menyeruduk Kiai Sa'id, merangkulnya, sambil berseru, "Orang sebaik ini kok dituduh murtad." Para kiai, akhirnya, maklum dan dapat memahami gagasan Kiai Sa'id.

Selang tiga hari kemudian, 14 Maret, "pengadilan" berlangsung kembali. Kali ini di Madura, daerah yang paling fanatik "memeluk" (agama?) NU. Bertempat di pesantren Syaikhuna, Bangkalan, Kiai Sa'id harus berbicara mengenai ide-idenya yang "nakal" di hadapan publik awam. Dia sempat bingung. Tapi dengan dukungan Gus Dur, masyarakat Bangkalan akhirnya bisa di"maklum"kan. Konon, acara serupa akan digelar di berbagai tempat di Jawa Timur.


Berhasilkah Kiai Hamid melakukan delegitimasi atas Gus Dur? Nampaknya, dengan isu Syi'ah, dia cukup sukses. Barangkali, dengan isu itu, kubu Simprug berhasil melakukan pukulan yang "telak" pada jantung masyarakat nahdliyyin. Setidaknya, di Jawa Timur, banyak kiai termakan oleh isu tersebut. Cabang NU Pasuruan, dua bulan lalu, melayangkan surat ke PBNU, agar Kiai Sa'id dicopot.

Belum jelas, akan ke mana arah sengketa babak kedua ini. Tapi, berdasarkan pengalaman yang lampau, Gus Dur berhasil menepis segala macam isu kontroversial yang menerpa dirinya. Tahun 1988, di Pesantren Buntet, Cirebon, terjadi "pengadilan" atas Gus Dur. Juga ketika muktamar Cipasung. Dengan retorikanya yang cerdas, Gus Dur bisa mendudukkan segala soal yang semula nampak kontroversial, termasuk isu kunjungan ke Israel yang oleh majalah Gatra di"sulut-sulut" untuk membangkitkan sentimen ABG (Asal Bukan Gus Dur).


Yang jelas, dalam rapat pleno tanggal 14 Maret lalu, PBNU telah membentuk panitia khusus untuk merumuskan kembali doktrin Aswaja dan sikap yang wajar atas Syi'ah. Walhasil, manuvre Kiai Hamid dengan isu Syi'ah ini tidak seluruhnya merugikan. Perbincangan sekitar isu Syi'ah kemudian menyulut kembali diskusi yang telah lama padam mengenai doktrin Aswaja dan relevansinya dengan dunia modern. Kiai-kiai pesantren juga mulai membolak-balik buku tarikh yang lama dilupakan. Maklum, selama ini, pesantren hanya "terpesona" pada literatur fikih semata. []

Ulil Abshar-Abdalla
Peneliti pada Institut Studi Arus Informasi (ISAI)


Sumber:
http://www.tempo.co/read/news/1996/03/26/0557133/Babak-Kedua-Sengketa-Gus-Dur---Abu-Hasan

PERAN NU DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

PERAN NU DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Written By Ibnu Soim

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PEMBAHASAN

PERAN NU DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A.    PERAN NU PADA MASA PENJAJAHAN

Pesantren sebagai front perlawanan terhadap penjajah merupakan kenyataan sejarah yang terjadi disetiap tempat dan sembarang zaman. Perlawanan digerakkan dari pesantren dan karenanya pesantren menjadi basis perlindungan kaum pejuang kemerdekaan. Demikian halnya yang terjadi di pesantren Demangan Bangkalan yang dipimpin Kiai Cholil yang sangat kharismatik. Suatu ketika, ada beberapa pejuang dari Jawa yang bersembunyi dikompleks Pesantren Demangan yang jauh dari keramaian kota itu.

Lama-kelamaan tentara penjajah mencium gelagat itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus mengerahkan tentara yang cukup besar untuk mengobrak-abrik  kompleks pesantren. Mereka begitu yakin para pejuang bersembunyi di pesantren, tetapi mereka terkejut dan  marah ketika dalam setiap penggerebekan tak menemukan apa-apa. Tidak seorang pun yang dicurigai sebagai pejuang kemerdekaan ditemukan, di antara sekian santri yanag sedang mengaji. Karena jengkel, akhirnya mereka menahan Kiai Cholil sebagai sandera. Mereka Berharap, dengan menyandera Kiai Cholil yang sudah sepuh itu, para pejuang mau menyerahkan diri.

Ketika Kiai Cholil dimasukkan ke dalam tahanan, Belanda direpotkan oleh  berbagai kejadian yang aneh-aneh. Mula-mula, semua pintu tahanan tak bisa ditutup, hal itu membuat semua aparat penjajah harus berjaga siang dan malam, agar tahanan yang lain melarikan diri. Sementara itu para pejuang ditunggu-tunggu tidak kunjung menyerahkan diri, walaupun pimpinan mereka ditangkap.

Melihat kiainya ditahan, maka setiap hari ribuan orang dari berbagai penjuru Pulau Madura, bahkan juga dari Jawa berdatangan untuk menjenguk dan mengirim makanan kepada Kiai Cholil yang sangat mereka hormati. Tentu saja hal itu juga memusingkan pihak penjajah, karena penjara menjadi ramai seperti pasar. Akhirnya mereka mengeluarkan larangan mengunjungi Kiai Cholil. Tapi ini juga tidak menyelesaikan masalah. Masyarakat yang berbondong-bondong itu berkerumun, berjejal di sekitar rumah tahanan, bahkan ada yang minta ikut ditahan bersama Kiai Cholil. Melihat kenyataan itu akhirnya Belanda membuat pertimbangan. Dari pada dipusingkan dengan hal-hal yang tak bisa diatasi, maka akhirnya pihak penjajah membebaskan  Kiai Cholil tanpa syarat.

Penghormatan masyaraakat Jawa dan Madura pada kiai yang satu ini sangat besar, selain menjadi guru hampir dari keseluruhan kiai Jawa, sejak Kiai Hasyim Asy’ari, Wahab Hasbullah, Kiai As’ad dan sebagainya, Kiai itu juga dipercaya sebagai waliyullah yangs angat makrifat. Sang Kiai memang orang yang alim dalam ilmu nahwu, fiqh dan tarekat. Ia tidak hanay menghafal Al-qur’an, tetapidan menguasai segala ilmu Al-qur’an, termasuk qira’ah sab’ah (tujuh macam seni baca Al-qur’an).

Sebagai seorang wali maka ia dimintai restu oleh berbagai kalangan, termasuk salah satu ulama yang melegitimasi lahirnya NU adalah Kiai Cholil, sebab sebelum mendapat isyarah dari Kiai Cholil, Kiai Hasyim Asy’ari masih menunda gagasan yang dilontarkan oleh Kiai Wahab Hasbullah untuk mendirikan jam’iyah ulama itu. Baru setelah mendapat restu Kiai Cholil, melalui Kiai As’ad Syamsul Arifin, Kiai Hasyim Asyari segera mendeklarasikan NU, sebagai organisasi sosial, yang segera disambut oleh seluruh ulana Jawa, Maduran bahkan luar Jawa dan dari luar naegeri. (Mun’im Dz dari berbagai sumber)

B.     PERAN NU PADA MASA KEMERDEKAAN

Nadhlatul Ulama (NU) yang berdiri 31 Januari 1926 berdasarkan semangat kebangkitan nasional, memegang peranan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Warga NU baik dari kalangan Kiai maupun santrinya tercatat pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan negara tercinta ini.Perjuangan mereka dilakukan sesaat setelah peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, karena sebulan setelah Indonesia merdeka (pertengahan September 1945) Inggris kembali datang ke Indonesia untuk menjajah kembali. Berangkat dari peristiwa tersebut, warga NU tergerak hatinya ikut dalam gerakan melawan para penjajah, terutama saat Inggris ingin mengusai Jawa Timur setelah sebelumnya menguasai berbagai daerah di Indonesia. Pada bulan Oktober pasukan Inggris yang tergabung dalam NICA (Netherland Indies Civil Administration) telah menguasai Medan, Padang, Palembang, Bandung dan semarang,sedangkan kota-kota besar di Indonesia Timur diduduki oleh Australia.Pembesar NU dan anggotanya melakukan perlawanan kepada pasukan Inggris.

Saat itu, pasukan Inggris berjumlah sekitar 6.000 orang yang terdiri dari jajahan India. NU juga mendeklarasikan perang suci, berjihad melawan penjajah bersama masyarakat lainnya. ''Ribuan kiai dan santri NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada tanggal 21-22 Oktober 1945, dipimpin oleh Rois Akbar NU Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari. Mereka mendeklarasikan resolusi dengan sebutan 'resolusi jihad' yang isinya antara lain mempertahankan Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945,'' tulis MC Ricklefs (1991).Menurut Rickleft, resolusi jihad itu merupakan fatwa tentang kewajiban perang melawan para kaum imprealis. Berdasarkan fatwa tersebut, seluruh masyarakat Islam membentuk laskar perang. Para sejarahwan mengakui bahwa pengaruh resolusi jihad.

C.    PERAN NU PADA MASA ORDE LAMA

NU dalam setiap penyelenggaraan pemilu menjadi gadis molek yang diperebutkan semua kekuataan politik sejak Orde Lama sampai dengan paska Orde baru. NU mulai berpolitik sejak bergabung dengan entitas organisasi masyarakat keislaman lain membentuk Masyumi, pada zaman demokrasi liberal paska kemerdekaan. Akibat konflik internal dan merasa tidak diakomodir oleh faksi Islam modernis dalam Masyumi, NU kemudian mendirikan partai politik tersendiri dan ikut pemilu legislatif dan konstituante pada 1955 dengan menjadikan sebagai kekuataan terbesar ketiga setelah PNI dan Masyumi. Pada zaman orde lama paska kembalinya ke UUD 45 dan pembekuan partai PSI dan Masyumi, presiden Soekarno membentuk Nasakom dengan pilar Nasionalis (PNI), Agama (NU), dan Komunis (PKI).Soeharto memaksa NU berfusii dengan faksi Islam lain dengan membentuk PPP paska pemilihan umum 1971 di mana NU meraih suara terbesar kedua setelah Golkar. Pembentukan PPP ini mengulang kejadian pembentukan Masyumi di mana peran NU termarjinalkan oleh faksi Islam modern. Puncaknya pada Muktamar NU Situbondo pada 1984 dengan dimotori Gus Dur mencoba “menetralkan” NU dari politik praktis dengan kembali ke khitah 1926.

Selama 14 tahun Gus Dur mencoba menjaga jarak dengan kekuasaan dan bermain politik bebas aktif dengan bermain di dua kaki, ikut gerakan pro demokrasi dengan salah satunya mendirikan Fordem tapi di sisi lain berdampingan dengan lingkar kekuasaan. Masih ingat pernyataan Gus Dur tentang Mbak Tutut sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia dan menemani safari politik Tutut ke kantong-kantong NU.

Aktivitas Gus Dur membuat gerah Soeharto sehingga pada Muktamar di Cipasung Tasik Malaya 1994, mencoba didongkel dengan pencalonan Abu Hasan namun ternyata gagal. Tumbangnya Soeharto, menjadi masa bulan Madu NU dengan politik, 1999-2004, dengan kendaraan PKB, NU mampu mengoptimalkan basis masa sarungan dengan mendapatkan suara 10 persen. Sejak 2004, polarisasi politik baik di NU dan PKB makin mengental, faksi Ketua Umum Hasyim Muzadi yang mencalonkan diri wapres dengan masuk ke kubu Mega, sebaliknya Faksi Gus Dur yang mencalonkan Gus Soleh bersama Wiranto. Paska pemilu 2004, faksi Gus Dur pecah dengan terbentuknya kepemimpinan ganda antara faksi Gus Dur dengan Faksi Muhaimin yang akhirnya dimenangkan Muhaimin. Perpecahan PKB ini menggerus suara PKB yang turun drastis hanya mendapat setengah dari perolehan 1999 dan 2004.

Diawali dengan Pilkada Jatim 2008, dengan dimenangkannnya Sukarwo-Gus Ipul, menjadi pertarungan pemanasan menuju Pilpres 2009. Pilkada Jatim menunjukkan “pemenangnya” adalah NU, karena 4 kandidat memiliki perwakilan NU. Setahun kemudian pertarungan tiga faksi terbesar di NU, yaitu faksi Gus Dur yang akan cenderung Golput atau cenderung masuk ke Faksi Mega-Prabowo, kemudian Kiai NU struktrural di KH Hasyim Muzadi yang lima tahun lampau bertautan dengan Mega akan beralih peran dengan masuk ke kandang JK Wiranto terkait, kemudian faksi adalah pendukung SBY-Budiono dengan motor Muhaimin Iskandar, Gus Ipul dengan GP Anshornya didukung oleh kiai-kiai yang berada di belakang Muhaimin saat konflik PKB.

Jawa Timur sebagai kandang NU terbesar di Indonesia akan menjadi pertarungan 3 koalisi Capres dan Wapres, JK sudah tidak bisa berharap dengan daerah Mataraman yang akan menjadi basis Politik SBY-Budi dan Mega Prabowo, sekarang medan tempur sesungguhnya akan terjadi di daerah tapal kuda dan madura yang menjadi ceruk perebutan ketiganya. Pertarungan sesungguhnya akan terjadi antara Kubu JK Win yang “didukung” oleh Hasyim Muzadi dan Kubu SBY Budiono yang didukung oleh Gus Ipul, Muhaimin dan kiai-kiai desa pendukungnya. 40 juta massa NU yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi lahan pertarungan ketiga kubu. NU dengan struktur organisasi yang cair dan berbentuk federasi ulama-ulama dibandingkan ikatan organisasi yang dikuasai satu patron pemimpin. Setiap faksi tidak mampu mengikat massa NU secara keseluruhan. NU sejak 1950an masih tetap sama, menjadi arena pertarungan politik untuk meraih massa sarungan.

Di era tahun 1990-an semakin banyak anak-anak muda NU yang belajar di Timur Tengah. Pasca pendidikan di pesantren-pesantren, mereka melanjutkan pendidikannya di negara asal agama Islam. Berkat hubungan baik antara pesantren dan lembaga pendidikan di Timur Tengah, selain semakin meningkatnya kesejahteraan dan kesadaran pendidikan formal di kalangan orang NU, maka banyak anak muda NU yang dikirim belajar ke sana.

Dalam dekade akhir, sudah banyak di antara mereka yang menempati posisi strategis di dalam tubuh NU di hampir seluruh Indonesia. Sebagai alumni Pendidikan Timur Tengah, terutama Arab Saudi, maka corak pemikiran keagamaannya cenderung ke arah Islam formal, artinya Islam harus menjadi simbol dalam segala hal, tak terkecuali simbol negara. Makanya, banyak di antara mereka yang cenderung berpikir bahwa NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 bisa saja berubah asalkan sesuai dengan tataran realitas politik masyarakat.

Ajaran Islam sudah memberikan pedoman dalam segala hal. Islam mengandung ajaran syumuliyah (komprehensif) dan universal. Hubungan antara politik dan negara lebih cenderung integrated. Mereka kurang sepakat dengan adagium minyak onta cap babi, apalagi minyak babi cap onta. Sebab seharusnya adalah minyak onta cap onta. Antara substansi dan simbol harus sama. Di dalam studinya, Ali Maskan (2007) menyatakan bahwa elite NU juga ada yang dikategorikan sebagai Elite NU Fundamentalis, selain yang Moderat dan Fragmatis. Mereka yang beranggapan bahwa Islam mengandung ajaran yang syumuliyah, Pan Islamisme, Universalisme dan formalisasi syariat ditipologikan sebagai Elite NU Fundamentalis.

Mereka juga sangat antusias dalam mengapresiasi berbagai macam konsepsi yang dikembangkan oleh MUI terkait dengan pelarangan terhadap aliran sesat, liberalisme dan pluralisme. Kelompok ini dianggapnya akan dapat menggerogoti terhadap keaslian Islam. Islam yang suci murni harus dijauhkan dari doktrin yang bertentangan dengannya. Islam harus tetap genuine sebagaimana sumber aslinya.

NU memang dikenal sebagai organisasi keagamaan yang mengusung moderatisme yang rahmatan lil alamin. KH Hasyim Muzadi di dalam berbagai forum mendengungkan tentang Islam dalam coraknya seperti ini. Dan NU memang diapresiasi oleh banyak kalangan juga berkat konsep tawazunisme, i’tidalisme, dan tawasutisme, namun dinamis dan kontekstual. Islam tidak hanya ramah terhadap sesama umat Islam tetapi juga terhadap lainnya, bahkan terhadap seluruh lingkungan. Islam sebagai mayoritas dapat menjadi pelindung bagi kaum minoritas. Makanya harus terdapat formulasi yang tepat untuk semuanya itu. Di dalam sistem kenegaraan, maka pilihannya adalah NKRI dengan asas Pancasila dan UUD 1945.

D.    PERAN NU PADA MASA ORDE BARU

Setelah Kabinet Ampera terbentuk (25 Juli 1966). Menyusul tekad membangun dicanangkan UU Penanaman Modal Asing (10 Januari 1967), kemudian Penyerahan Kekuasaan Pemerintah RI dari Soekarno kepada Mandataris MPRS (12 Februari 1967), lalu disusul pelantikan Soeharto (12 Maret 1967) sebagai Pejabat Presiden sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Gerakan Pemuda Ansor.  Luapan kegembiraan itu tercermin dalam Kongres VII GP Ansor di Jakarta. Ribuan utusan yang hadir seolah tak kuat membendung kegembiraan atas runtuhnya pemerintahan Orde Lama, dibubarkannya PKI dan diharamkanya komunisme, Marxisme dan Leninisme di bumi Indonesia.

Bukan berarti tak ada kekecewaan, justru dalam kongres VII itulah, rasa tak puas dan kecewa terhadap perkembangan politik pasca Orla ramai diungkapkan. Seperti diungkapkan Ketua Umum GP Ansor Jahja Ubaid SH, bahwa setelah mulai rampungnya perjuangan Orde Baru, diantara partner sesama Orba telah mulai melancarkan siasat untuk mengecilkan peranan GP Ansor dalam penumpasan G-30 S/PKI dan penumbangan rezim Orde Lama. Bahwa suasana Kongres VII, dengan demikian, diliputi dengan rasa kegembiraan dan kekecewaan yang cukup mendalam.

Kongres VII GP Ansor berlangsung di Jakarta, 23-28 Oktober 1967. hadir dalam kongres tersebut sejumlah utusan dari 26 wilayah (Propinsi) dan 252 Cabang (Kabupaten) se-Indonesia. Hadir pula menyampaikan amanat; Ketua MPRS Jenderal A.H.Nasution; Pejabat Presiden Jenderal Soeharto; KH. Dr Idham Chalid (Ketua PBNU); H.M.Subchan ZE (Wakil Ketua MPRS); H. Imron Rosyadi, SH (mantan Ketua Umum PP.GP Ansor) dan KH.Moh. Dachlan (Ketua Dewan Partai NU dan Menteri Agama RI).

Kongres kali ini merupakan moment paling tepat untuk menjawab segala persoalan yang timbul di kalangan Ansor. Karena itu, pembahasan dalam kongres akhirnya dikelompokan menjadi tiga tema pokok: (1) penyempurnaan organisasi; (2) program perjuangan gerakan; dan (3) penegasan politik gerakan.

Dalam kongres ini juga merumuskan Penegasan Politik Gerakan sbb: (1) Menengaskan Orde Baru dengan beberapa persyaratan: (a). membasmi komunisme, marxisme, dan leninisme. (b) menolak kembalinya kekuasaan totaliter/Orde Lama, segala bentuk dalam manifestasinya. (c) mempertahankan kehidupan demokrasi yang murni dan (d) mempertahankan eksistensi Partijwezen; (2) Toleransi Agama dijamin oleh UUD 1945. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah serta perasaan penganut-penganut agama lain; (3) Mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif, anti penjajahan dan penindasaan dalam menuju perdamaian dunia.

Rumusan penegasan politik tersebut tentu dilatarbelakangi kajian mendalam mengenai situasi politik yang berkembang saat itu. Kajian atau analisis itu, juga mengantisipasi perkembangan berikutnya. Memang begitulah yang dilakukan kongres. Perkara politik itu pula-lah yang paling menonjol dalam kongres VII tersebut. Itulah sebabnya, dalam kongres itu diputuskan: Bahwa GP Ansor memutuskan untuk ikut di dalamnya dalam penumpasan sisa-sisa PKI yang bermotif ideologis dan strategis. Kepada yang bermotif Politis. Ansor menghadapinya secara kritis dan korektif. Sedangkan yang bermotif terror, GP.Ansor harus menentang dan berusaha menunjukkan kepalsuannya. Atas dasar itulah, GP Ansor mendukung dan ikut di dalamnya dalam operasi penumpasan sisa-sisa PKI di Blitar dan Malang yang dikenal dengan operasi Trisula. Bahkan GP Ansor waktu itu sempat mengirim telegram ucapan selamat kepada Pangdam VIII/Brawijaya atas suksenya operasi tersebut. Ansor ikut operasi itu karena, operasi di kedua daerah tersebut bermotif ideologis dan strategis.

Sesungguhnya kongres juga telah memperediksi sesuatu bentuk kekuasaan yang bakal timbul. Karena itu, sejak awal Ansor telah menegaskan sikapnya: menolak kembalinya pemerintahan tiran. Orde Baru ditafsirkan sebagai Orde Demokrasi yang bukan hanya memberi kebebasan menyatakan pendapat melalui media pers atau mimbar-mimbar ilmiah. Tapi, demokrasi diartikan sebagai suatu Doktrin Pemerintahan yang tidak mentolerir pengendapan kekuasaan totaliter di suatu tempat. Seperti kata Michael Edwards dalam buku Asian in the Balance, bahwa kecenderungan di Asia, akan masuk liang kubur dan muncul authoritarianism. Pendeknya, demokrasi pada mulanya di salah gunakan oleh pemegang kekuasaan yang korup hingga mendorong Negara ke arah Kebangkrutan. Lalu, sebelum meledak bentrokan-bentrokan sosial, kaum militer mengambil alih kekuasaan, dan dengan kekuasaan darurat itulah ditegakkan pemerintahan otoriter. Begitulah kira-kira Michael Edwards.

BAB III

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa  Pesantren sebagai front perlawanan terhadap penjajah merupakan kenyataan sejarah yang terjadi disetiap tempat dan sembarang zaman. Perlawanan digerakkan dari pesantren dan karenanya pesantren menjadi basis perlindungan kaum pejuang kemerdekaan. Nadhlatul Ulama (NU) yang berdiri 31 Januari 1926 berdasarkan semangat kebangkitan nasional, memegang peranan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Warga NU baik dari kalangan Kiai maupun santrinya tercatat pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan negara tercinta ini.  NU dalam setiap penyelenggaraanpemilu menjadi gadis molek yang diperebutkan semua kekuataan politik sejak Orde Lama sampai dengan paska Orde baru. NU mulai berpolitik sejak bergabung dengan entitas organisasi masyarakat keislaman lain membentuk Masyumi, pada zaman demokrasi liberal paska kemerdekaan Luapan kegembiraan itu tercermin dalam Kongres VII GP Ansor di Jakarta. Ribuan utusan yang hadir seolah tak kuat membendung kegembiraan atas runtuhnya pemerintahan Orde Lama, dibubarkannya PKI dan diharamkanya komunisme, Marxisme dan Leninisme di bumi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aceng Abdul Aziz Dy, Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah di Indonesia, Pustaka Ma’arif NU : Jakarta : 2006.

Tim PWNU Jawa Timur, Aswaja An-Nahdliyah, Khalista : Surabaya 2006.


Sumber:
http://www.ibnusoim.com/2012/11/peran-nu-dalam-kehidupan-berbangsa-dan.html

Pasang Surut Koalisi NU-Partai Golkar

Pasang Surut Koalisi NU-Partai Golkar

SM - Rabu, 05 Mei 2004

Hubungan NU-Partai Golkar memang ibarat gelombang laut. Pasang surut. Kadang kontrodiksi, tapi di lain tempo bisa bergandeng tangan. Kebijakan NU kembali ke khittah 1926 sesuai hasil Muktamar NU di Ponpes Salafiyah Syafiíiyah Situbondo 1984 membuahkan berkah politik bagi Partai Golkar. Banyak politikus NU di PPP yang dikecewakan dan disingkirkan Ketua Umum PPP saat itu, HJ Naro mengambil garis demarkasi sangat tegas kepada partai Islam tersebut. Yakni, tak mendukung PPP dan bahkan menggembosi partai ini.

BENARKAH NU-Partai Golkar merajut koalisi politik untuk merebut jabatan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Eksekutif 5 Juli mendatang? Pertanyaan besar ini masih belum menemukan jawabannya secara konkret dan pasti dalam konteks sekarang. Sebab, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi ternyata juga dipinang PDI-P mendampingi calon presiden (capres) Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Rekomendasi Halakah Nasional Alim Ulama NU di Surabaya pada 26-27 April lalu memberikan lampu hijau (green light) kepada orang pertama di PBNU tersebut untuk siap digandeng sebagai cawapres. NU secara jamaah selanjutnya mewajibkan kepada warganya menggunakan hak pilihnya dan mendukung pasangan capres-cawapres yang menggandeng Hasyim Muzadi. Halakah yang esensinya forum kajian ilmiah itu telah berbelok sebagai forum politik untuk mendukung seorang tokoh NU dalam struggle of power pada 5 Juli nanti.

Kini realitas politik mutakhir menunjukkan, ada dua kekuatan besar yang menginginkan Hasyim Muzadi, yakni Partai Golkar dan PDI-P. Kedua partai ini sebagai pemenang dan runner up Pemilu Legislatif 5 April lalu. Partai Golkar secara resmi telah meminang Hasyim Muzadi. Pinangan tersebut dilakukan Akbar Tandjung dan Wiranto. Sebelumnya, 27 April bertempat di Hotel Somerset Surabaya, dua petinggi Partai Golkar, Irsyad Soediro dan Ridwan Hisjam (Ketua DPD Partai Golkar Jatim) juga telah berdiskusi panjang lebar dengan tim Hasyim Muzadi di kamar 1401 Hotel Somerset. Intinya, Partai Golkar siap menjadikan Hasyim Muzadi sebagai "ban serep" capres partai ini, Jenderal (Purnawirawan) Wiranto.

Mungkin Saja Mampukah NU-Partai Golkar mewujudkan koalisi? Jawabannya mungkin saja. Apalagi jika kita lihat dalam perspektif sejarah politik, hubungan NU-Partai Golkar mulai terjalin sejak konsolidasi rezim Orde Baru (Orba) Soeharto. NU bersama Partai Golkar dan TNI (dahulu ABRI) menanam saham besar bagi kelahiran Orba sebagai pengganti rezim Orde Lama (Orla) Soekarno. NU adalah kekuatan sosial kemasyarakatan yang ikut menumpas G30S/PKI terutama di Jatim dan Jateng. Selain perjuangan fisik, di lapangan politik NU memberikan kontribusi besar bagi kemunculan Orba sebagai aktor politik utama di Indonesia pada akhir dekade 1960-an. Pergeseran kebijakan NU ke arah anti-Soekarno mulai terlihat sejak Februari 1967. Adalah Nuddin Lubis, Ketua Fraksi NU DPR GR yang mengusulkan pemecatan Presiden Soekarno dan mengadilinya atas kemungkinan keterlibatannya dalam G30S/PKI. Usulan Nuddin mendapat dukungan politik dari senior-senior NU, seperti KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Achmad Sjaichu, KH Dachlan, dan KH Bisri Sjansuri. Dan usulan Nuddin Lubis itu diterima DPR GR pada 9 Februari 1967 sebagai titik awal kejatuhan Soekarno.

Selanjutnya, seminggu kemudian anggota Fraksi NU lainnya, Djamaluddin Malik, mengusulkan Soeharto sebagai satu-satunya capres. Usulan tersebut diterima bulat pada 23 Februari 1967. Dan pada 12 Maret 1967, KH Masjkur, salah seorang pemimpin kelompok Islam mengusulkan kepada MPRS mencabut mandat Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pemangku jabatan presiden. Usulan tersebut disetujui dengan suara bulat yang berujung pada berakhirnya era kekuasaan Soekarno dalam ranah politik Indonesia dan dimulainya kekuasaan rezim Orba di bawah Soeharto.

Hubungan NU-Partai Golkar pada awal konsolidasi Orba memang berjalan lurus dan harmonis. Namun ketika konsolidasi kekuatan politik rezim Orba mulai menguat dan mantap dengan menjadikan Partai Golkar (dahulu Golkar saja) sebagai mesin politik utamanya, tibalah saatnya mereka mengerjai NU dengan berbagai cara. Pemilu 1971 dan Pemilu 1977 adalah bukti konkret bagaimana Golkar dan rezim Orba mengerjai kekuatan jaringan NU terutama di Pulau Jawa agar partai ini tak mendapat suara signifikan. Sebab, tinggal Partai NU yang memiliki infrastruktur politik paling lengkap selain Partai Golkar pada Pemilu 1971.

Intimidasi dan teror tak sekadar diarahkan ke warga NU, tapi sekaligus kepada tokoh ormas Islam tersebut. Sejak turunnya kebijakan fusi partai, NU melebur ke PPP dan memosisikan diri vis a vis dengan Partai Golkar. Kedua kekuatan sosial politik ini terlibat rivalitas sangat keras sepanjang pemilu Orba.

Di tengah-tengah hubungan tak harmonis NU-Partai Golkar, menjelang Pemilu 1977 di Jatim ada perkembangan politik menarik. Apa itu? Adanya seorang kiai dari trah NU yang memiliki pengaruh luas dan pondok pesantren besar masuk ke Partai Golkar. Kiai dimaksud adalah KH Mustain, pimpinan Pesantren Darul Ulum Jombang. Masuknya Kiai Mustain ke Partai Golkar memecahkan etos politik Islam dan saling menyalahkan antarpara kiai di kantong-kantong NU terutama di Jombang. Di daerah ini ada empat pesantren besar sebagai basis utama penggodokan pemimpin-pemimpin NU, yaitu Pesantren Tebuireng yang didirikan KH Hasyim Asyíari, Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang dipimpin KH Abdul Wahab Chasbullah, Pesantren Denanyar di bawah pimpinan KH Bisri Sjansuri, dan Pesantren Darul Ulum Peterongan di bawah kendali KH Mustain.
 
Menurut pendapat Dr Endang Turmudi (2004), dukungan politik Kiai Mustain kepada Partai Golkar menyongsong Pemilu 1977 tidak saja menandai penyimpangan dan gangguan terhadap struktur sosial tapi juga menunjukkan dimulainya perpecahan antarkiai di Jombang. Yang kemudian diikuti konflik tersembunyi para pengikutnya. Konflik ini terjadi antarkiai NU yang mempertahankan afiliasi dengan satu-satunya partai Islam: PPP dengan Kiai Mustain dan rekan-rekan dekatnya yang berafiliasi Partai Golkar.

Ekses yang diterima Kiai Mustain akibat keberaniannya melawan pakem politik yang diyakini ketika itu adalah banyaknya pengikut tarekatnya yang hijrah ke tarekat lain. Saat itu, Kiai Mustain adalah pimpinan jamaah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Perpecahan itu tak sekadar pada tataran ide dan afiliasi politik. Pada ranah jamaah tarekat juga terjadi pembelahan.

Nama jamaah tarekat baru di kalangan warga NU tersebut adalah Jamíiyah Ali Thariqah al-Muítabarah an-Nahdhiyah di bawah pimpinan KH Adlan Ali dari Cukir Jombang. Kiai Adlan Ali terpilih sebagai pimpinan baru jamaah tarekat ini setelah dibaiat dan diberi ijazah irsyad oleh KH Muslih dari Mranggen, Demak, Jateng.

Jamaah tarekat baru di keluarga besar NU ini dikukuhkan melalui muktamar NU di Semarang pada 1979. Tarekat pimpinan Kiai Mustain berpusat di Rejoso Jombang, sedangkian tarekat Kiai Adlan Ali di Cukir Jombang. Perbedaan afiliasi politik ini berpengaruh besar di akar bawah NU. Saat itu, muncul keragu-raguan di kalangan warga NU Jatim untuk mengirimkan anaknya ke pesantren pimpinan Kiai Mustain pascadukungannya ke Partai Golkar.

Ibarat Gelombang Hubungan NU-Partai Golkar memang ibarat gelombang laut, kadang pasang kadang surut. Kadang kontrodiksi, tapi pada lain tempo bisa bergandeng tangan. Kebijakan NU kembali ke Khittah 1926 sesuai dengan hasil muktamar NU di Pesantren Salafiyah Syafiíiyah Situbondo 1984 membuahkan berkah politik kepada Partai Golkar. Banyak politikus NU di PPP yang dikecewakan dan disingkirkan Ketua Umum PPP saat itu, HJ Naro, mengambil garis demarkasi sangat tegas kepada partai Islam tersebut. Yakni tak mendukung PPP dan bahkan menggembosi partai ini. Dan, memang terbukti pada Pemilu 1987, suara PPP turun drastis terutama di Jatim dan Jateng. Kursi PPP di parlemen turun 30% lebih dari 90-an kursi hasil Pemilu 1982 menjadi 60-an kursi Pemilu 1987.

Saat itu, hubungan NU dengan Partai Golkar dan pemerintah tak begitu harmonis. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pimpinan NU kerapkali melontarkan pernyataan kritis kepada pemerintah, khususnya menyangkut pendirian ICMI di Malang yang diimbangi Gus Dur dengan membentuk Forum Demokrasi (Fordem). Lembaga pimpinan Gus Dur ini menampung banyak aktivis demokrasi yang kerap bersuara kritis kepada pemerintah, Partai Golkar, dan ABRI (TNI saat itu).

Puncak ketegangan hubungan NU-Partai Golkar dan pemerintah terjadi pada Muktamar NU 1994 di Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jabar. Gus Dur hampir saja kalah dalam perebutan jabatan ketua umum dari Abu Hasan yang sepenuhnya di-back up kekuatan eksternal.

Pascamuktamar Cipasung, hubungan NU-Partai Golkar dan pemerintah diselimuti banyak ketegangan politik. Pengurus PBNU hasil muktamar Cipasung tak pernah diterima secara resmi oleh Presiden Soeharto. Perkembangan politik tersebut adalah indikasi belum absahnya secara politik pimpinan baru NU di mata penguasa ketika itu. Proses islah NU-Partai Golkar dan pemerintah baru terwujud ketika digelar Mukernas V Rabithan Maíahid Islamiyah (RMI) di Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Pajarakan, Probolinggo, Jatim pada November 1996. Gus Dur ketika itu bersalaman dan bergandeng tangan dengan Presiden Soeharto.

Setelah itu, hubungan NU-Partai Golkar khususnya makin erat dan hangat. Pascasalaman Genggong, Gus Dur melontarkan pernyataan politik menarik bahwa Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) merupakan tokoh masa depan. Ada beragam penafsiran atas pernyataan Gus Dur tersebut. Satu di antaranya, Mbak Tutut merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan setelah Soeharto lengser.
Gus Dur-Mbak Tutut runtang-runtung menyambangi ke basis-basis NU terutama di Jatim dan Jateng. Bentuknya digelar istighotsah akbar, seperti terjadi di Sidoarjo (Jatim) dan Semarang (Jateng). Saat itu, Gus Dur menyatakan dia hanya menyediakan panggung untuk Mbak Tutut dan Partai Golkar yang dia pimpinnya. Tak ada maksud menggembosi PPP. Uniknya, istighotsah akbar banyak digelar di kawasan-kawasan yang menjadi basis utama NU dan kantong suara PPP, seperti Pekalongan, Kendal, Jepara, Demak, Semarang, dan Tegal (Jateng). Lalu, Pasuruan, Probolinggo, dan Sidoarjo (Jatim).

Kini, menjelang Pemilihan Eksekutif 5 Juli, NU kembali diajak berkoalisi dengan Partai Golkar. Kali ini jabatan yang diperebutkan sangat strategis: presiden dan wapres.
Hasyim Muzadi telah dipinang Partai Golkar untuk berduet dengan Wiranto. Koalisi NU-Partai Golkar adalah sintesis politik antarkekuatan yang berbeda "jenis kelamin". Partai Golkar adalah orsospol, sedangkan NU ormas Islam.

Bisakah koalisi ini terajut tanpa keterlibatan PKB sebagai sayap politik NU. Pernyataan KH Yusuf Hasyim di sela-sela halakah nasional alim ulama NU di Surabaya saat ditanya Suara Merdeka layak disimak. Putra bungsu KH Hasyim Asyíari itu mengemukakan, "PKB jangan merasa menjadi solo agent (agen tunggal) dalam capres-cawapres yang melibatkan tokoh NU. Cawapres NU tak harus melalui PKB, karena yang diminta adalah tokoh NU. PKB tak berhak melarang dan di sini tak perlu ada yang tersinggung." (Ainur Rohim-78j) 


Sumber:
http://indosufinews.blogspot.com/2009/11/pasang-surut-koalisi-nu-partai-golkar.html