Dinamika Konflik Timor Leste: Analisa Aktor dan Penyebab Konflik

Dinamika Konflik Timor Leste: Analisa Aktor dan Penyebab Konflik

Ditulis oleh Jerry Indrawan

Kamis, 12 Desember 2013 15:54

inShare Sejak tahun 1945, perang sipil atau konflik internal lebih banyak terjadi di dunia daripada konflik antar negara atau internasional. Akan tetapi, pentingnya mempelajari konflik internal dari perspektif global baru mulai dilakukan pasca berakhirnya Perang Dingin. Sejak tahun 1990, mulai banyak perkembangan mengenai riset konflik internal atau perang sipil yang fokus pada faktor etnis, lingkungan, politik, dan ekonomi (Dan Smith, 2004:15) seperti yang terjadi pada kasus Timor Leste. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang konflik yang terjadi di Timor Leste yang meliputi aktor-aktor yang berkonflik dan faktor penyebabnya.  Aktor Konflik  Aktor yang terlibat dalam konflik di Timor Leste adalah antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Timor Leste yang menginginkan kemerdekaan. Dua aktor tersebut dikelompokkan sebagai aktor utama yang terlibat dalam konflik. Sedangkan aktor sekunder adalah Australia yang pada awalnya berperan sebagai mediator, namun dalam perjalanannya, justru terlibat dalam konflik secara tidak langsung dengan membantu pihak Timor Leste untuk mendapat kemerdekaan (Ichsan Malik, 2009).  Konflik sendiri tidak bersifat statis namun dinamis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika dan tahapan dari sebuah konflik. Selain itu, memahami siklus konflik sangat penting untuk memahami pola, durasi waktu, dan lokasi yang tepat untuk penerapan strategi penyelesaian konflik. Konflik sering digambarkan sebagai tahapan yang semakin meningkat intensitasnya, seperti eskalasi dari tataran stabil dan damai menuju krisis dan perang, setelah itu de-eskalasi menuju perdamaian yang relatif.  Siklus konflik ini sifatnya berulang dan kecenderungan pengulangannya didukung oleh riset empirik mengenai pola-pola konflik. Dalam kenyataannya, siklus konflik terjadi secara berulang-ulang dan melewati beberapa tahapan yang berbeda secara yang berulang-ulang juga. Dalam sebuah model kurva konflik yang ideal, sebuah konflik bergerak melalui semua tahapan dalam siklus sampai akhirnya konflik itu terselesaikan (NLP Swanstrom & MS Weissmann, 2005:15; Johan Galtung, 1996:81-88). Oleh karena itu, artikel ini berusaha menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di Timor Leste bersifat suspended karena pasca kemerdekaan Timor Leste masih mengalami beberapa konflik yang timbul dan tenggelam.  Untuk memahami konflik perlu memahami juga aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Aktor yang pertama adalah Timor Leste. Secara value, masyarakat Timor Leste memang memiliki ikatan yang tidak kuat dengan Indonesia, apabila dibandingkan dengan masyarakat wilayah lain di Indonesia seperti Aceh, Riau, dan Maluku. Timor Leste secara legal dan historis bahkan bisa diklaim sangat bukan Indonesia. Wilayahnya menjadi propinsi ke-27 Indonesia pasca pendudukan militer Indonesia tahun 1975. Alasan-alasan demikian menjadi basis yang kuat bagi masyarakat Timor Leste untuk mengajukan kemerdekaan dari Indonesia.   Aktor yang kedua adalah pemerintah Indonesia. Kepentingan Indonesia untuk mempertahankan Timor Leste sebagai bagian dari wilayahnya semakin mempertegas upaya pendudukan Timor Leste melalui kekuatan militer. Bisa dikatakan bahwa pemerintah Indonesia merupakan aktor utama yang terlibat secara langsung dalm konflik di Timor  Leste ini.  Aktor ketiga adalah Australia yang merupakan aktor sekunder. Australia bukan merupakan aktor utama namun merupakan securitizing actor yang memposisikan dirinya dalam garis double, yang menandakan hubungan yang sangat baik dengan salah satu aktor utama yaitu Timor Leste. Australia sendiri mulai melibatkan dalam konflik di Timor Leste sejak proses referendum pada pertengahan tahun 1999 hingga kini. Australia memberikan pengaruh ke Timor Leste secara non material berupa dukungan politik di PBB dan keterlibatan tentara Australia dalam pasukan penjaga perdamaian PBB melalui UNAMET hingga UNMIT.  Ketiga aktor tersebut berkontribusi dalam peningkatan eskalasi konflik di Timor Leste sejak invasi Indonesia ke wilayah tersebut tahun 1975. Disamping ketiga aktor tersebut, masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya konflik di Timor Leste pasca kemerdekaan yaitu kondisi ekonomi yang memburuk, degardasi sumberdaya alam, dan sistem politik yang represif.  Kondisi Ekonomi Memburuk: Kemiskinan  Pasca invasi militer Indonesia tahun 1975, banyak kelompok masyarakat Timor Leste yang mengungsi ke gunung dan hutan. Kelompok-kelompok ini tidak memiliki tempat tinggal dan sebagian ditampung oleh tentara FRETELIN. Hal ini membuat kelompok-kelompok tersebut bersimpati terhadap FRETELIN dan memberikan dukungan untuk melawan pemerintah Indonesia. Selama hidup dalam pengungsian, kelompok-kelompok tersebut hidup dalam kemiskinan sehingga pilihan menjadi pejuang kemerdekaan sebagai cara untuk bertahan hidup (Ben Kiernan, 2009:140). Dan Smith (2004:7) menyatakan bahwa dalam negara atau masyarakat yang miskin, maka para pemimpinnya biasanya akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi walaupun sangat kecil. Keuntungan yang kecil tersebut juga diperebutkan di internal masyarakat yang miskin sehingga kompetisi untuk memperebutkannya semakin ketat dan berujung pada meningkatnya eskalasi konflik. Ketika para pemimpinnya gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil bagi masyarakatnya, maka akan mengarah pada negara yang gagal, sehingga jika hal tersebut terjadi, maka siklus konflik yang terjadi dalam masyarakat akan terulang kembali, bahkan kecenderungannya dalam skala yang lebih besar (Anke Hoeffler, 2010:23).  Hal tersebut juga terjadi di Timor Leste. Pasca kemerdekaan, Timor Leste belum bisa mandiri secara ekonomi karena masih tergantung dengan bantuan pihak asing termasuk Indonesia. Pembangunan berjalan lambat di negara baru yang miskin tersebut. Oleh karena itu, konflik yang terjadi di Timor Leste dikategorikan sebagai suspended conflict karena frekuensinya yang timbul tenggelam. Kondisi ekonomi sebagai negara miskin dengan tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggi juga berkontribusi pada berulangnya konflik internal di Timor Leste.  Degradasi Sumber Daya  Kerusuhan yang melanda kota Dili pada tahun 1998 menyebabkan kerusakan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial masyarakat Timor Leste. Kerusakan di berbagai aspek tersebut menyebabkan peningkatan harga-harga kebutuhan pokok, perdagangan dan investasi nihil, pendapatan per kapita merosot hingga $ 330 di akhir tahun 1999, dan inflasi yang ditandai dengan Indeks Harga Konsumen bagi orang miskin di Dili meningkat hingga 200% (Kristio Wahyono, 2009:23). Kerusakan tersebut juga menyebabkan kelangkaan berbagai sumber daya pendukung kehidupan seperti listrik, air, dan bahan makanan di Timor Leste.  Dengan kelangkaan berbagai sumber daya pendukung kehidupan tersebut, potensi konflik menjadi semakin tinggi, karena masyarakat Timor Leste saling berebut mendapatkan akses terhadap sumber daya yang tersisa dengan tidak memperhatikan lagi aturan negara yang berlaku. Situasi tersebut jika tidak ditangani secara serius oleh negara maka berpotensi menjadi negara tanpa aturan (lawless state) yang bisa mengarah menjadi negara gagal (failed state). Kondisi tersebut sangat rawan terakumulasi menjadi konflik yang semakin meningkat eskalasinya karena karakter konflik di Timor Leste yang bersifat suspended conflict yang bisa timbul dan tenggelam setiap saat.  Sistem Politik Represif  Selama 24 tahun Timor Leste dibawah kekuasaan militer Indonesia, semua tindakan masyarakat yang dianggap membahayakan rezim Suharto langsung ditindak tegas melalui hukum dan dicap sebagai tindakan makar dan subversib yang haram berkembang di wilayah NKRI. Segala sesuatu dikontrol secara berlebihan oleh militer sehingga kebebasan berpendapat menjadi hal yang sangat langka dan berharga di Timor Leste. Kebijakan militer yang disusun di Jakarta terkait Timor Leste menyebabkan munculnya sistem politik represif khususnya menghadapi kelompok-kelompok yang ingin merdeka.  Pasca kemerdekaan, Timor Leste tidak bisa lepas dari rezim politik represif yang mengesampingkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Para pemimpin yang berkuasa di Timor Leste mulai dari Xanana Gusmao, Jose Ramos Horta, hingga Taur Matan Ruak, pola pemerintahannya tidak lepas dari otoritarianisme dan implementasi sistem politik yang represif. Masih hangat dalam ingatan masyarakat Timor Leste ketika krisis politik tahun 2006, Alfredo Reinado, seorang tentara dari Angkatan Bersenjata Timor Leste (FDTL) berpangkat mayor, memberontak terhadap pemerintahan Xanana Gusmao yang dinilai diskriminatif terhadap etnis Timor (Loro Sa’e), maka hal tersebut ditanggapi dengan kekuatan militer sehingga menyebabkan banyak warga sipil yang menjadi korban penembakan tentara pemerintah Xanana Gusmao.  Penutup  Dalam memahami konflik yang terjadi di Timor Leste, terlihat bahwa Indonesia dan Timor Leste merupakan aktor utama yang sudah berpotensi konflik sejak invasi militer Indonesia tahun 1975. Australia baru terlibat dalam konflik di Timor Leste ketika memasuki masa referendum tahun 1999. Konflik yang terjadi di Timor Leste ini semakin meningkat eskalasinya yang dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi yang buruk, degradasi sumber daya, dan sistem politik represif yang kecenderungannya bisa timbul dan tenggelam setiap saat. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik di Timor Leste juga harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Pembangunan ekonomi harus ditonjolkan sehingga mengurangi angka kemiskinan di internal masyarakat. Sistem pendukung sarana hidup yang vital harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Peralihan dari sistem politik represif menjadi sistem politik yang demokratis harus dikawal secara tegas oleh negara sehingga perdamaian dapat terwujud baik di tingkat masyarakat maupun negara.  Sistem politik demokratis yang baru dijalankan di Timor Leste harus berjalan beriringan dengan pematangan sumber daya manusia dalam memahami aturan dan implementasinya. Pengalaman masa lalu terkait rezim politik represif harus menjadi pembelajaran agar hal tersebut tidak berulang kembali. Oleh karena itu rekonsiliasi antar pihak-pihak yang terlibat konflik menjadi penting untuk mewujudkan perdamaian yang berjangka panjang di Timor Leste. (Jerry Indrawan)   Sumber: http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/901-dinamika-konflik-timor-leste-analisa-aktor-dan-penyebab-konflik.html

Konflik Timor Timur yang Berkepanjangan

Konflik Timor Timur yang Berkepanjangan

Mar 16, 2013 Walter Pinem 

---

Bendera Timor Leste (Dulunya Timor Timur) (Google.com)

Konflik Timor Timur yang Berkepanjangan – Dalam berbagai kasus di Nusantara, konflik merupakan sesuatu yang rutin terjadi. Termasuk sebuah konflik yang dulunya melibatkan negara yang sudah merdeka dari Indonesia, yaitu Timor Timur atau sekarang menjadi negara berdaulat dengan nama Timor Leste. Proses panjang merdekanya Timor Leste dari Indonesia menghadirkan konflik yang berkepanjangan.

Research Questions:

1. Apa sebab atau pun alasan yang menjadikan Timor Timur (Timor Leste) kini menjadi sebuah negara yang berdaulat penuh?
2. Bagaimana Indonesia yang dulunya memiliki daulat penuh atas Timur Leste (Timor Timur) menanggapi dan menyelesaikan berbagai penyebab atau pun alasan yang membuat Timor Leste kini terpisah dari Indonesia?

Pendahuluan
Sebelum memerdekakan diri, dulunya Timor Leste merupakan bagian dari Indonesia yang berada di provinsi Timor Timur yang ke-27. Timor Leste yang merupakan negara baru merdeka tahun 2002 berhasil melepaskan diri dari Indonesia di tahun 1999. Sebagai pemerintahan yang baru, Timor Leste tidak begitu saja bisa menjadi satu negara yang berdaulat. Tentunya ada berbagai penyebab atau pun alasan hingga proses terbentuknya Timor Leste menjadi sebuah negara.

Latar Belakang & Analisa
Timor Leste yang dulunya dikenal dengan Timor Portugis semasa penjajahan Portugal tidak diperhatikan dengan baik oleh Portugal yang memegang kendali setelah terjadinya Revolusi Bunga yang melanda Portugal sebagai negara penjajah dan kemudian terjadi penelantaran. Kemudian terbentuk tiga partai utama yaitu Partai Fretelin, Uni Demokrat Timor (UDT), dan APODT. Tiga partai ini tentunya memiliki tujuan/kepentingan berbeda. Partai Fretelin menghendaki agar Timor Portugis merdeka secara mutlak dan berdaulat secara penuh, UDT menghendaki kemerdekaan bertahap 15 tahun, sebaliknya APODT justru ingin agar Timor Portugis berintegrasi dengan Indonesia yang secara geografis dan budaya memiliki kedekatan. Partai-partai tersebut berperan sebagai aktor penting di masa awal konflik yang terjadi di Timor Portugis.

Tujuan-tujuan/kepentingan-kepentingan yang berbeda dari tiga partai tersebut membawa Timor Portugis ke dalam suasana konflik. UDT membuat suatu gerakan untuk memberontak Fretelin sebagai wujud dari persaingan yang tidak sehat. Pemberontakan itu kemudian ditanggapi oleh Partai Fretelin sebagai wujud permusuhan. Fretelin melakukan hubungan dengan kekuatan militer dan melawan gerakan pemberontakan oleh UDT. Aktivitas Fretelin bergerak dalam pembantaian terhadap warga sipil yang memakan korban sekitar 60.000 jiwa. Perlawanan Fretelin yang dibantu oleh kekuatan militer melemahkan kekuatan UDT. Akhirnya UDT kalah dalam permusuhan/persaingan itu dan anggota-anggotanya pun mengungsi ke luar perbatasan Timor Portugis-Indonesia, meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia bersama dengan masyarakat pro-integrasi Indonesia, termasuk APODT sendiri. Sejak itulah Indonesia ‘masuk’ ke wilayah Timor Portugis. Masuknya Indonesia didampingi oleh Partai APODT sebagai aliansinya.

Masuknya kekuatan Indonesia ke dalam wilayah Timor Portugis, pengaruh-pengaruh Fretelin pun berusaha dihilangkan dengan pembantaian yang dilakukan. Konflik pun semakin memanas ketika Indonesia muncul sebagai aktor lain dalam interaksi berupa konflik intra-state tersebut. Perjuangan kemerdekaan Timor Portugis secara mutlak dan berdaulat penuh yang dijunjung tinggi oleh Partai Fretelin didukung oleh sebagian rakyat Timor Portugis sendiri. Perjuangan kemerdekaan itu kemudian mengakibatkan pertumpahan darah. Banyaknya korban jiwa dari konflik tersebut kemudian menarik perhatian dunia internasional dan menimbulkan pertanyaan atas keabsahan dominasi Indonesia terhadap Timor Portugis. Pada akhirnya, tahun 1976 Timor Portugis bergabung menjadi bagian dari NKRI setelah Amerika Serikat mendesak pemerintahan Suharto untuk mengambil alih Timor Portugis yang pada saat itu “vakum”. Desakan yang dilakukan Amerika Serikat itu, menurut analisa saya, dilakukan karena kecurigaan adanya pengaruh komunis dari Partai Fretelin yang saat itu dipimpin oleh Nicolau Lobato, putra asli Timor Leste yang pernah bersekolah di Rusia (Komunis). Pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia atas Timor Portugis membuat konflik yang ada pun menjadi semakin memanas. Konflik bersenjata kemudian tercipta antara gerilyawan Timor Portugis (Partai Fretelin bersama rakyat pro-kemerdekaan) dengan militer Indonesia.

Dalam kasus Timor Timur, bisa dilihat bahwa penolakan dari masyarakat asli Timor Timur terhadap invasi Indonesia mulai mematik api konflik dengan masyarakat Timor Timur, ditambah lagi dengan faktor pemicu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna meredam gerakan separatis tersebut menjadikan suasana makin memanas. Ternyata yang dilakukan militer Indonesia kala itu adalah pembantaian massal terhadap penduduk yang diasumsikan sebagai pejuang pro-kemerdekaan.

Pelanggaran HAM inilah yang lalu menjadi bahan bakar konflik yang berkobar di Timor Timur.
Istilah ‘anak emas’ bisa ditujukan kepada Timor Timur karena perlakuan khusus pemerintah Indonesia pada masa itu yang selalu memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Timur. Perlakuan khusus tersebut menurut analisa saya diberikan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Timor Timur. Ternyata kebencian masyarakat Timor Timur atas Indonesia karena keluarga mereka banyak yang tewas dalam konflik militer Indonesia dengan gerilyawan Timor Portugis sebelumnya semakin menjadi-jadi karena konflik yang berkepanjangan dan juga rasa ketidaknyamanan masyarakat terhadap Indonesia. Sumber potensi konflik lain adalah tidak diberikannya otonomi daerah di Timor Timur, sehingga masyarakat disana tidak boleh mengelola SDA untuk kebutuhan daerahnya.

Konflik demi konflik semakin memanas karena pengaruh Fretelin semakin kuat setelah berhasil mendapat dukungan masyarakat pro-kemerdekaan, APODT yang semakin memberi perlawanan terhadap Fretelin karena APODT pro-Indonesia dan mendapat dukungan militer bersenjata, dan pendekatan militer Indonesia yang dianggap sebagai penindasan terhadap masyarakat Timor Timur kala itu. Kemudian, aksi protes pun dilakukan oleh masyarakat Timor Timur terhadap pemerintah Indonesia. Buntutnya, tahun 1992, terjadi tragedi Santa Cruz. Terjadi penembakan para pemrotes Timor Timur di pemakaman Santa Cruz oleh militer Indonesia. Saat itu para pemrotes yang kebanyakan mahasiswa sedang melaksanakan pemakaman rekan mereka, Sebastiao Gomes, di pemakaman Santa Cruz. Gerakan pemrotes mengiringi jenazah untuk dimakamkan. Di saat yang sama, militer Indonesia mengepung pemakaman itu dan menembaki para pemrotes. Pemerintah Indonesia kemudian berusaha menyembunyikan bukti atau pun menghilangkan jejak yang ada. Namun, wartawan luar negeri sempat mengabadikan tragedi tersebut dan menayangkannya di media seluruh dunia. Wajah Indonesia pun tercoreng akibat tragedi tersebut.

Kebencian masyarakat Timor Timur terhadap Indonesia semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, masyarakat pro-Indonesia juga berjuang untuk tetap mendukung pemerintahan Indonesia sebagai pemegang daulat. Konflik-konflik yang terjadi di Timor Timur entah itu perang saudara atau pun kontak senjata dengan militer Indonesia mendapat desakan dari masyarakat dunia internasional tentang tanggapan dan sikap Indonesia dalam penyelesaian konflik yang ada. Pada tahun 1998, jatuhnya rezim Suharto juga memberikan ‘celah’ bagi rakyat Timor Timur yang pro-kemerdekaan untuk segera merdeka. Munculnya tekanan-tekanan dari masyarakat internasional menanggapi kasus-kasus yang terjadi di Timor Timur memaksa Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan guna mengakomodasi aspirasi masyarakat Timor Timur. Tekanan tersebut juga mendorong pemerintah Indonesia untuk membahas masalah ini ke tingkat internasional. Akhinya, Juni 1998, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan otonomi luas kepada Timor Timur. Usulan Indonesia itu disampaikan kepada Sekjen PBB dan kemudian mengadakan pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal, dan PBB. Selama pembicaraan ini, masih terjadi kerusuhan antara pihak pro-kemerdekaan dan pro-integrasi di Timor Timur.

Selama perang saudara di Timor Timur selama September-November 1975 dan selama pendudukan Indonesia tahun 1975-1999, korban jiwa lebih dari 200.000. Pada tahun 1999, muncul propaganda Fretelin yang menimbulkan reaksi penolakan dari rakyat. Rakyat tidak bisa hidup dari “makan batu” sebagaimana dipropagandakan Fretelin selama kampanye Jajak Pendapat tahun 1999. “Lebih baik makan batu tapi merdeka, dari pada makan nasi tapi dengan todongan senjata”.

Konflik yang berkepanjangan di Timor Timur pada saat itu mulai diupayakan penyelesaiannya. Banyaknya pengaruh dari luar Indonesia membuat pemerintah kian terdesak karena banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan, kerugian material serta segala desakan dari dunia Internasional. Upaya penanganan konflik di Timor Timur adalah usaha cepat dari presiden Habibie yang kala itu menggantikan Suharto. Tuntutan rakyat Timor Timur adalah diberikannya otonomi luas saja, tetapi rakyat Timor Timur malah mendapat sebuah pilihan luar biasa, yaitu sebuah “Kemerdekaan”. Tanggal 29 Januari 1999 merupakan hari  yang menentukan bagi rakyat Timor Timur.

Secara politik, keputusan Habibie itu adalah salah, karena tugas utama seorang Presiden adalah mejaga keutuhan suatu negara. Terlepas dari tindakan kontroversial tersebut, sebenarnya keputusan penyelesaian konflik dari Habibie tersebut tidaklah salah. Selama 32 tahun pemerintahan Indonesia telah berada di bawah rezim Soeharto, perpindahan rezim ini membuat Habibie terdesak terlebih atas kebijakannya dalam membuat referendum.

Dalam keadaan tertekanan, Habibie harus bijak dalam meberikan respon dari rakyat Timor Timur. Akhirnya referendum dengan opsi merdeka tersebut diambil oleh Habibie. Keputusan Habibie atas tuntutan rakyat Timor Timur tersebut memang ekstrim. Atas keputusan Habibie tersebut, banyak pihak yang merasa kecewa karena pengorbanan yang telah diberikan atas persatuan NKRI. Bahkan pihak TNI mengemukakan kekecewaannya secara terbuka atas keputusan itu karena TNI selama ini telah berusaha meredam gerakan-gerakan separatis yang ada secara langsung dan bahkan berkorban jiwa demi meredam separatisme di Timor Timur.

Keputusan Habibie memang ingin menghilangkan tekanan dari dunia internasional. PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memberikan solusi terbaik bagi masalah Timor Timur, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dalam menyelesaikan konflik  di Timor Timur. Timor Timur pun terlepas dari kedaulatan Indonesia di tahun 1999 dan merdeka secara resmi di tahun 2002.

Kesimpulan
Revolusi Anyelir (Revolusi Bunga) tahun 1975 membuat Timor Portugis menjadi terlantar dan merupakan awal terbentuknya tiga partai utama yaitu Partai Fretelin, UDT, dan Apodete. Perbedaan kepentingan/tujuan tiga partai tersebut mengawali terjadinya konflik perang saudara di Timor Timur. Invasi/operasi militer Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975 atas desakan Amerika Serikat juga menjadi alasan yang pada akhirnya menyebabkan pengambilalihan kekuasaan atas Timor Timur. Invasi militer itu juga membuat Timor Timur menjadi bagian dari NKRI, tetapi masalah otonomitas daerah dan pengaruh Fretelin untuk memerdekakan Timor Timur kemudian menjadi alasan/sumber konflik antara Indonesia dengan Timor Timur dan perang saudara sesama rakyat Timor Timur antara pro-integrasi Indonesia dengan pro-kemerdekaan. Kunci dari berhasilnya perjuangan meraih kemerdekaan Timor Timur adalah dukungan internasional. Dukungan dunia internasional terhadap Timor Timur untuk merdeka dan desakan dunia internasional terhadap pemerintahan Habibie membuat Habibie tertekan dan mengeluarkan opsi kepada Timor Timur untuk merdeka.


Daftar Pustaka:
-          Konflik Negara VS Masyarakat (NKRI melepas Timor Timur) dilihat tanggal 28 Maret 2012,            < http://alldienow.blogspot.com/2011/01/konflik-negara-vs-masyarakat-nkri.html>
-          Komnas HAM (2000), “Laporan Lengkap KPP HAM tim-tim oleh Komnas HAM”, diambil dari www.komnasham.or.id
-          Masalah Timor Timur Dan Politik Luar Negeri RI, dilihat tanggal 29 Maret 2012,
< http://leser-aceh.blogspot.com/2012/02/perang-irak-iran-perang-teluk-1.html>
-          Teori Konflik, dilihat tanggal 29 Maret 2012,
<http://www.docstoc.com/docs/31341391/Teori-Konflik>
Ular Rheik, Mantan GPK Timtim (Comandante Região 4 Falintil), dilihat tanggal 29 Maret 2012, <http://abraoximenes.wordpress.com/2010/01/11/ular-rheik-mantan-gpk-timtim-comandante-regiao-4-falintil/>


Sumber:
http://www.seniberpikir.com/konflik-timor-timur-yang-berkepanjangan/

Operasi Seroja

Operasi Seroja

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Operasi Seroja
Bagian dari Perang Dingin
Tanggal 7 Desember 1975 - 1978 Lokasi Timor Timur Hasil Timor Timur menjadi provinsi Indonesia
Pihak yang terlibat
Indonesia Didukung oleh:  Amerika Serikat  Australia	Timor Timur FRETILIN (FALINTIL) Didukung oleh:  Portugal
Komandan
Presiden Soeharto Jenderal M. Panggabean Jenderal L. B. Moerdani Letjend. Surodikoro Soebandi Laksamana Soedomo	Nicolau Lobato † Xanana Gusmao Ma'huno Bulerek Karathayano Nino Konis Santana Taur Matan Ruak
Kekuatan
35.000 tentara	2.500 pasukan 7.000 milisi 10.000 reservis Total 20.000
Korban
1.000 tewas, terluka dan hilang	100.000 - 200.000 tewas (kebanyakan penduduk)

Operasi Seroja adalah sandi untuk invasi Indonesia ke Timor Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Pihak Indonesia menyerbu Timor Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di Timor Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timor Timur juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timor Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah.
Angkatan Darat Indonesia mulai menyebrangi perbatasan dekat Atambua tanggal 17 Desember 1975 yang menandai awal Operasi Seroja. Sebelumnya, pesawat-pesawat Angkatan Udara RI sudah kerap menyatroni wilayah Timor Timur dan artileri Indonesia sudah sering menyapu wilayah Timor Timur. Kontak langsung pasukan Infantri dengan Fretilin pertama kali terjadi di Suai, 27 Desember 1975. Pertempuran terdahsyat terjadi di Baucau pada 18-29 September 1976. Walaupun TNI telah berhasil memasuki Dili pada awal Februari 1976, namun banyak pertempuran-pertempuran kecil maupun besar yang terjadi di seluruh pelosok Timor Timur antara Fretilin melawan pasukan TNI. Dalam pertempuran terakhir di Lospalos 1978, Fretilin mengalami kekalahan telak dan 3.000 pasukannya menyerah setelah dikepung oleh TNI berhari-hari. Operasi Seroja berakhir sepenuhnya pada tahun 1978 dengan hasil kekalahan Fretilin dan pengintegrasian Timor Timur ke dalam wilayah NKRI. Selama operasi ini berlangsung, arus pengungsian warga Timor Timur ke wilayah Indonesia mencapai angka 100.000 orang. Korban berjatuhan dari pihak militer dan sipil. Warga sipil banyak digunakan sebagai tameng hidup oleh Fretilin sehingga korban yang berjatuhan dari sipil pun cukup banyak. Pihak Indonesia juga dituding sering melakukan pembantaian pada anggota Fretilin yang tertangkap selama Operasi Seroja berlangsung.

Pranala luar

• [1] Indonesian Casualties in East Timor, 1975–1999: Analysis of an Official List.
• Gendercide Watch. Case Study: East Timor (1975-99)
• History of East Timor - Indonesia invades
• USING ATROCITIES: U.S. Responsibility for the SLAUGHTERS IN INDONESIA and EAST TIMOR by Peter Dale Scott, Ph.D.
• War, Genocide, and Resistance in East Timor, 1975–99: Comparative Reflections on Cambodia by Ben Kiernan

Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Seroja

Sejarah Timor Leste

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Sumber referensi dari artikel atau bagian ini belum dipastikan dan mungkin isinya tidak benar. Tolong diperiksa, dan lakukan modifikasi serta tambahkan sumber yang benar pada bagian yang diperlukan.

Sejarah Timor Leste berawal dengan kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan pulau Timor pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai Timor Timur dari 1942 sampai 1945, namun setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II Portugal kembali menguasainya.

Reruntuhan bekas Polsek dan Koramil di Metinaro, yang hancur lebur diamuk massa.

 

Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia). Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa "jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000". Tak lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.

Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan untuk untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pemboman dari udara oleh militer Indonesia serta ada yang mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia, namun Tim Palang Merah International yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya.

Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, Presiden Pertama Timor Lesta yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto (pada waktu itu Letnan) tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor Leste Sekarang.

Selain Xavier, ada juga komandan sektor FRETILIN bernama Aquiles yang dinyatakan hilang di hutan (kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal FRETILIN). Istri komandan Aquilis sekarang ada di Baucau dan masih terus menanyakan kepada para komandan FRETILIN lain yang memegang kendali di sektor Timur pada waktu itu tentang keberadaan suaminya.

Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan (September-November 1975) dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun (1975-1999), lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal (60.000 orang secara resmi mati di tangan FRETILN menurut laporan resmi PBB). Selebihnya mati ditangan Indonesia saat dan sesudah invasi dan adapula yang mati kelaparan atau penyakit. Hasil CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia dari bom-bom napalm, serta mortir-mortir.

Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 setelah gubernur jendral Timor Portugis terakhir Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi perang saudara. Portugal juga gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai wilayahnya walaupun meninggalkannya dan tidak pernah diurus dengan baik.

Amerika Serikat dan Australia "merestui" tindakan Indonesia karena takut Timor Leste menjadi kantong komunisme terutama karena kekuatan utama di perang saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxis-Komunis. AS dan Australia khawatir akan efek domino meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah AS lari terbirit-birit dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City.

Salah satu demonstrasi di Australia yang menentang kependudukan Indonesia di Timor Timur

 

Namun PBB tidak menyetujui tindakan Indonesia. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999, kaum anti-kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke Timor barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, air, sekolah dan listrik hancur. Pada 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor (INTERFET) tiba dan mengakhiri hal ini. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dengan sokongan luar biasa dari PBB. Ekonomi berubah total setelah PBB mengurangi misinya secara drastis.

Semenjak hari kemerdekaan itu, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia antara lain dengan mengadopsi Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia sebagai "balas budi" atas campur tangan Australia menjelang dan pada saat referendum. Selain itu pemerintah Timor Leste mengubah nama resminya dari Timor Leste menjadi Republica Democratica de Timor Leste dan mengadopsi mata uang dolar AS sebagai mata uang resmi yang mengakibatkan rakyat Timor Leste menjadi lebih krisis lagi dalam hal ekonomi.

Lihat pula

• Timor Portugis
• Timor Timur
• Timor Leste

Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Timor_Leste